Humas Protokol Setda Kota Depok
Press Release
Selasa, 19 Maret 2013
Wakil Walikota H M Idris Abdul Shomad menghadiri rakor hasil temuan jamkesmas di hotel crowne plaza, Jakarta. Dalam rakor, Wakil Walikota juga sempat menjadi nara sumber tentang kebijakan pro rakyat dalam pembiayaan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat miskin di Kota Depok. Turut hadir mendampingi, Sekretaris Kota Depok dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Selasa (19/3) pagi.
Wakil Walikota mengatakan, jumlah penerima jamkesmas di Kota Depok adalah 137.221 orang (7,9%), penerima jamkesda sebanyak 183.791 orang (10,6%), jamsostek 5,8%, askes, 7,0%, dan sisanya pengguna asuransi lain. Jadi jumlah masyarakat miskin di Depok yang dijamin kesehatannya oleh pemerintah pusat dan daerah adalah sebanyak 321.102 orang, sedangkan menurut data BPS, data masyarakat miskin di Depok ada sekitar 340 ribu orang. Untuk itu, kami menggandeng lembaga sosial dan seluruh elemen untuk mengatasi masalah pelayanan masyarakat miskin di Depok. Wakil Walikota menambahkan, kami memakai sistem bottom-up dalam masalah kepesertaan jamkesmas dan jamkesda.
Wakil Walikota mengatakan beberapa kendala terkait pelaksanaan jamkesmas/ jamkesda di Kota Belimbing tersebut, diantaranya, miskinnya data dari PPLS 2005 yang sudah tidak valid lagi untuk tahun 2008-2012, dan daerah tidak bisa memasukan kepesertaan baru sebagai pengganti yang meninggal, gagal distribusi, ganda, dan pindah. Terkait masalah tarif, Wakil Walikota mengatakan tarif pasien jamkesmas/ jamkesda di RS pemerintah menggunakan aturan yang sudah ada (INA CBG's), dan untuk RS swasta menggunakan tarif kesepakatan.
Wakil Walikota berharap, melalui rakor ini, nantinya pelaksanaan jamkesmas/ jamkesda akan lebih baik lagi, terutama tentang validitas data penerima pelayanan kesehatan ini. "Tak hanya itu, kami juga akan terus meningkatkan dana kesehatan, dan akan mensosialisasikan serta mendidik masyarakat agar terbiasa dengan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Dengan pembinaan PHBS, akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarat" tutup Wakil Walikota.
Hasil pemeriksaan BPK terkait pelayanan jamkesmas menyatakan, antara lain adanya kelemahan berupa belum adanya database peserta yang akurat, dan masih ada resiko masyarakat miskin belum mendapat pelayanan gratis. Melalui rakor ini, diharapkan mampu menjalin komunikasi sehingga bersama-sama dapat mengidentifikasi dan mencari solusi terbaik atas pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih efektif.
Hadir pada rakor , Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Wakil Ketua Komisi IX DPR Soepriyatno, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemkes) Usman Sumantri, guru besar sekaligus pengamat kebijakan kesehatan Prof Ascobat Gani, serta sejumlah kepala daerah, kepala rumah sakit, kepada dinas kesehatan, puskesmas, dan para auditor BPK. (ols)
Press Release
Selasa, 19 Maret 2013
Wakil Walikota H M Idris Abdul Shomad menghadiri rakor hasil temuan jamkesmas di hotel crowne plaza, Jakarta. Dalam rakor, Wakil Walikota juga sempat menjadi nara sumber tentang kebijakan pro rakyat dalam pembiayaan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat miskin di Kota Depok. Turut hadir mendampingi, Sekretaris Kota Depok dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Selasa (19/3) pagi.
Wakil Walikota mengatakan, jumlah penerima jamkesmas di Kota Depok adalah 137.221 orang (7,9%), penerima jamkesda sebanyak 183.791 orang (10,6%), jamsostek 5,8%, askes, 7,0%, dan sisanya pengguna asuransi lain. Jadi jumlah masyarakat miskin di Depok yang dijamin kesehatannya oleh pemerintah pusat dan daerah adalah sebanyak 321.102 orang, sedangkan menurut data BPS, data masyarakat miskin di Depok ada sekitar 340 ribu orang. Untuk itu, kami menggandeng lembaga sosial dan seluruh elemen untuk mengatasi masalah pelayanan masyarakat miskin di Depok. Wakil Walikota menambahkan, kami memakai sistem bottom-up dalam masalah kepesertaan jamkesmas dan jamkesda.
Wakil Walikota mengatakan beberapa kendala terkait pelaksanaan jamkesmas/ jamkesda di Kota Belimbing tersebut, diantaranya, miskinnya data dari PPLS 2005 yang sudah tidak valid lagi untuk tahun 2008-2012, dan daerah tidak bisa memasukan kepesertaan baru sebagai pengganti yang meninggal, gagal distribusi, ganda, dan pindah. Terkait masalah tarif, Wakil Walikota mengatakan tarif pasien jamkesmas/ jamkesda di RS pemerintah menggunakan aturan yang sudah ada (INA CBG's), dan untuk RS swasta menggunakan tarif kesepakatan.
Wakil Walikota berharap, melalui rakor ini, nantinya pelaksanaan jamkesmas/ jamkesda akan lebih baik lagi, terutama tentang validitas data penerima pelayanan kesehatan ini. "Tak hanya itu, kami juga akan terus meningkatkan dana kesehatan, dan akan mensosialisasikan serta mendidik masyarakat agar terbiasa dengan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Dengan pembinaan PHBS, akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarat" tutup Wakil Walikota.
Hasil pemeriksaan BPK terkait pelayanan jamkesmas menyatakan, antara lain adanya kelemahan berupa belum adanya database peserta yang akurat, dan masih ada resiko masyarakat miskin belum mendapat pelayanan gratis. Melalui rakor ini, diharapkan mampu menjalin komunikasi sehingga bersama-sama dapat mengidentifikasi dan mencari solusi terbaik atas pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih efektif.
Hadir pada rakor , Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Wakil Ketua Komisi IX DPR Soepriyatno, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemkes) Usman Sumantri, guru besar sekaligus pengamat kebijakan kesehatan Prof Ascobat Gani, serta sejumlah kepala daerah, kepala rumah sakit, kepada dinas kesehatan, puskesmas, dan para auditor BPK. (ols)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar