Grand Lounching BEM UI 2013

Pemkot Depok Dinilai Terbaik Dalam Pelayanan Publik

Humas Protokol Setda Kota Depok
Press Release
Kamis, 28 Maret 2013

 Walikota Depok H Nur Mahmudi Isma’il menerima Piagam Penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) di Balai kartini Jakarta, Kamis (28/3). Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar. Walikota Depok merupakan salah satu dari 13 Walikota/ Bupati se-Indonesia yang menerima penghargaan, karena kota/ kabupaten tersebut dinilai terbaik dalam pelayanan publik. Ke-13 Walikota/ Bupati tersebut adalah Walikota Denpasar, Walikota Depok, Walikota Magelang, Walikota Pekalongan, Walikota Sleman, Bupati Bogor, Bupati Boyolali, Bupati Kudus, Bupati Majalengka, Bupati Ogan Komering Ulu, Bupati Pak-pak Bharat, Bupati Pinrang, dan Bupati Sleman. 

Wakil Menpan, RB Eko Prasojo mengatakan tujuan penilaian dan penghargaan, untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten/Kota sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat melalui transparansi dan standarisasi pelayanan sejalan dengan implementasi instruktur Presiden No. 5 Th. 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.
“Penentuan pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah dilihat mulai dari seberapa jauh pelayanan dasar, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perijinan, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran pemerintah. Pemda juga harus membuka saluran-saluran informasi yang dapat menunjang transparansi. Kepala daerah harus cerdas dalam menyikapi perkembangan dan tuntutan masyarakat” paparnya

Penilaian didasarkan pada fakta yang diamati dan dinilai oleh tim CBAN di unit-unit Pelayanan Publik. Pada Tahun 2012, Kota Depok telah menjadi nomer 1 se-Jawa Barat, dan kembali bersaing secara Nasional. Kini, Kota Depok berhasil mendapat Piagam CBAN dengan predikat B. “Piagam ini dimaknai sebagai upaya pemerintah pusat untuk mendorong daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di daerahnya masing-masing. Penilaian ini bukan hanya penghargaan semata tetapi sebagai media intropeksi dari keseluruhan pelayanan sehingga kami bisa lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat” tutur Walikota menambahkan, Pemerintah Kota Depok akan terus berusaha meningkatkan pelayanan publik, sesuai dalam visi RPJMD Tahun 2011-2016 yaitu: Terwujudnya Kota Depok yang Maju dan Sejahtera. (ols)

Launcing Gerakan Memilah dan Menanam Pohon di SDN Mekarsari 3 Kec Cimanggis

Wakil Walikota membuka Launching gerakan memilah dan menanam di SDN Mekarsari Cimanggis

Siaran Pers

Humas dan Protokol Setda Kota Depok

Kamis, 28 Maret 2013

Kamis (28/3) Wakil Walikota Depok KH. Idris Abdul Somad membuka launcing gerakan memilah dan menanam di SDN Mekarsari Cimanggis Depok. Gerakan memilah dan menanam sebelumnya sudah dilakukan oleh warga Depok di lingkungan masing-masing. Kali ini anak-anak SD Mekarsari Depok berkomitment untuk terus melakukan gerakan memilah sampah dan menanam pohon. Hal tersebut dilakukan, demi mewujudkan sekolah mereka bersih dari sampah dan hijau dengan pohon-pohon yang ditanam. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Kepala UPT Pendidikan tingkat SD dan SMP di Kota Depok bapak Eos Suryadi. 

Acara ini dihadiri oleh Wakil Walikota Depok beserta Ibu, Kepala Dinas Pendidikan Herry Pansila, Camat Cimanggis Usman Heliyana, Kepala BLH Zamrowi, Perwakilan dari DKP, Perwakilan Lurah se-Kecamatan Cimanggis, Kepala Sekolah SDN Mekar Sari 3 Hj. Een Nuraini, Unsur Muspika, Yayasan Bina Swadaya, Trubus, Serta adik-adik Siswa Perwakilan SDN se- Kota Depok. Berbagai tarian, dan pertunjukan music ditampilkan dihadapan Wakil Walikota, tak ketinggalan adalah sebuah lagu One Day No Rice dan One Day No Car yang dinyanyikan oleh anak-anak SD tersebut.

Wakil Walikota beserta Ibu, melihat-lihat barang yang dihasilkan dari recycle sampah: bungkus kopi, permen, sabun pencuci piring, Koran, kardus, rokok dan lain-lain. Beliau tertarik dan membeli sebuah pot yang terbuat dari olahan sampah Koran yang dibuat menarik, sementara Ibu Wakil Walikota: Ibu Ely membeli sebuah tas cantik berwarna merah hasil kreasi sampah bungkus kopi. Berbagai barang dan kerajinan tangan dapat dihasilkan dari sampah sehari-hari, seperti tempat tisu, bingkai, pajangan, topi, mainan, tas, asbak, vas bunga dan lain-lain. 

Yayasan Bina Bangsa dan Trubus memberikan 100 bibit tanaman untuk ditanam di sekolah ini. KH. Idris Abdul Somad secara simbolis melakukan penanaman pohon. 

Dalam sambutannya Wakil Walikota mengatakan “ menjaga lingkungan untuk selalu bersih dari sampah tidak hanya mengikuti amanat Undang-undang, tetapi sebagai bentuk gerakan moral, dan sebuah etika baik. Menjaga kebersihan lingkungan juga sebagaian dari iman, agama mengatur manusia untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan, “ tuturnya.

Sambung Beliau, Gerakan memilah sampah ini dapat menaikan perekonomian. Karena sampah yang tadinya tidak berguna, setelah dikreasikan menjadi suatu barang yang dapat digunakan, kemudian mempunyai nilai jual. “ Saya merasa senang karena, sepertinya penilaian Adipura Kota Depok tahun ini meningkat, semoga mencapai 74,” harapnya. Kota Depok juga menduduki peringkat 2 se-Jawa Barat yaitu Kota yang paling banyak melakukan penanaman pohon. Depok yang bersih dan hijau harus terus diwujudkan, tidak semata-mata untuk meraih Adipura. Pengolahan sampah secara konvensional tidak mampu menyelesaikan masalah sampah di Kota Depok, salah satunya karena keterbatasan lahan.

“Oleh karena itu kegiatan memilah sampah, untuk di reuse, recycle dan menama pohon akan memberikan dampak yang berarti dalam meminimalisasi sampah dan menciptakan Depok Kota hijau. Gerakan memilah dan menanam ini merupakan implementasi program andalan Kota Depok yang tertuang dalam RPJMD yaitu mewujudkan Kota Depok bersih dan Hijau.” Tuturnya.

Dakhir sambutan Beliau berharap semoga kegiatan ini akan menstimulasi untuk berdirinya bank-bank sampah baik di sekolah ataupun di lingkungan warga. Kegiatan positif ini hendaknya dapat dicontoh oleh sekolah di seluruh Kota Depok, demi mewujudkan Depok bersih dan Hijau, Depok maju dan Sejahtera. (Endang)

Kepala bagian
Humas dan protokol
Setda Kota Depok
Diah Sadiah, S.Sos.MSi
NIP. 1968 0913 199603 2

Pengarahan bagi 32 CPNS TA 2012 dari tenaga honorer kategori I

Siaran Pers

Humas dan Protokol Setda Kota Depok

Selasa, 26 Maret 2013

Senin, (26/3) bertempat di aula lantai 1 Balaikota,  Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma`il memberikan pengarahan bagi 32 CPNS TA 2012, turut hadir Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Depok Ir. Harry Prihanto, M.eng. 32 CPNS tersebut berasal dari tenaga honorer kategori I, yaitu mereka yang terdata sebagai TKK sebelum tahun 2005 dan digaji oleh APBD. Pengangkatan ini berdasarkan PP No. 48 tahun 2005 dan kemudian disempurnakan menjadi PP 56 Tahun 2012. 

Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma`il menghimbau kepada 32 CPNS ini, agar tetap meningkatkan kinerja dan kehadirannya.  “Menjadi CPNS harus pandai-pandai menjaga prilaku, dan merubah mind set untuk sepenuhnya menjadi abdi negara yang selalu melayani masyarakat dengan baik. PNS di seluruh Pemerintah Kota Depok harus ikhlas melayani masyarakat dan tidak boleh meminta pungutan uang dari masyarakat. Saat ini Pemerintah Kota terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan akan menambah sumberdaya manusia di seluruh Kelurahan se-Kota Depok. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat di tingkat kelurahan, “ tutur Beliau.

Tambah Nur Mahmudi, Beliau sangat mengharapkan kerjasama dari seluruh aparatur Pemerintah Kota, agar mencegah upaya-upaya tindak korupsi dan gratifikasi. Para CPNS juga dihimbau untuk mendukung, serta melaksanakan program One Day No Rice dan One Day No Car, serta berbagai program  Pemerintah lainnya. (Endang)

Kepala bagian
Humas dan protokol
Setda Kota Depok
Diah Sadiah, S.Sos.MSi
NIP. 1968 0913 199603 2 005

Wakil Walikota sambut kunjungan kerja DPD RI dapil Jawa Barat

Siaran Pers

Humas dan Protokol Setda Kota Depok

Senin, 25 Maret 2013

Bertempat di ruang kerjanya, Senin (25/3) Wakil Walikota Depok KH. Idris Abdul Somad, MA menyambut kedatangan DPD RI Dapil Jawa Barat. Amang Syafruddin, LC mewakili  DPD RI Dapil Jawa Barat untuk melakukan kunker ke Pemerintah Kota Depok. Kunjungan kerja tersebut bertujuan sebagai ajang silaturahmi DPD RI dengan Pemerintah Kota Depok serta untuk melihat pelaksanaan dan seberapa efektifkah RUU yang diusulkan oleh DPD RI dapil Jawa Barat di Kota Depok. Kunjungan ini juga berkaitan dengan UUD No. 32 Tahun 2004. Turut hadir pada acara ini Asisten Administrasi Agus Suherman, Kepala Distarkim Nunu Heriyana, Kepala Kesbangpolinmas M.Fitriawan, dan Dudi Miraz Kabag Pemerintahan. 

Amang Syafruddin, LC pada kesempatan ini sedikit menjelaskan tentang Tupoksi DPD RI, yaitu pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan fungsi DPR RI membahas pengantar musyawarah, menyampaikan pandangan mini terhadap suatu rancangan undang-undang, tetapi perbedaannya  terletak pada , pembahasan DIM yang tidak dilakukan bersama-sama dengan DPD. 

DPD merupakan perwakilan atau representasi daerah di Pemerintahan Pusat, untuk membawa kepentingan daerah dan mencari solusi serta menyelesaikan problematika daerahnya. Saat melakukan kunjungan kerja, DPD RI sedang melaksanakan fungsi pengawasannya, yaitu untuk melihat seberapa jauh, dan seberapa efektifkah sebuah undang-undang di daerahnya.  Kali ini Kota Depok terpilih sebagai Kota yang dikunjungi oleh DPD RI dari sekian banyak kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Beberapa hal yang disampaikan Pemerintah Kota Depok adalah:

- Kewenangan lintas kabupaten/kota, pembangunan Pilar batas utama, Tanda perbatasan berbentuk gardu selamat datang hendaknya dibangun dan dibiayai dari pusat

- Pengadaan tanah bagi kepentingan umum, pelaksanaan efektifnya akan berjalan pada tahun 2014 (Kecuali sudah terdapat pada dokumen perencanaan). Pelaksanaan pengadaan untuk luas tanah dibawah 1 hektar SKPL ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat. Dalam hal kewenangan  BPN tidak berada dibawah Walikota.

- Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung oleh masyarakat dirasakan cukup mengakomodir hak demokrasi masyarakat. Sebaiknya system pemilihan jangan dikembalikan ke system pemilihan oleh legislative. Salah satu solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah, pemilu dilakukan pada hari kerja, bukan akhir pekan.

Beberapa hal tersebut  akan dibawa oleh DPD RI untuk disampaikan sebagai usulan sehingga nantinya akan menjadi pertimbangan dalam pembuatan rancangan undang-undang, dan akan memberikan solusi atau peraturan tentang kewenangan instansi pemerintah. (Endang)

Kepala bagian
Humas dan protokol
Setda Kota Depok
Diah Sadiah, S.Sos.MSi
NIP. 1968 0913 199603 2 005

Kunker DPD RI Dapil JABAR

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Humas Protokol Setda Kota Depok

Press Release

Senin, 25 Maret 2013

Wakil Walikota Depok H M Idris Abdul Shomad membuka Bimbingan Teknis Dan Sertifikasi Government Chief Information Officer (GCIO) di hotel Bumi Wiyata Kota Depok, Senin (25/3). Acara yang berlangsung selama 4 hari ini (24 – 28 Maret), dimotori atas kerjasama antara Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan Diskominfo Kota Depok. Ketua Panitia Bapak Ricky Paat melaporkan bahwa, tujuan Bintek dan Sertifikasi ini adalah untuk memberikan kompetensi dasar/ minimal kepada Aparatur Pemerintah sebagai tata kelola informasi dan teknologi. Kegiatan ini sudah terselenggara sejak tahun 2008 lalu. Dari tahun 2008 hingga 2011, ada 1595 peserta bintek yang berasal dari 28 Prov/ Kab/ Kota di Indonesia. Untuk tahun 2013, kegiatan ini akan diselenggarakan di 11 Prov/ Kab/ Kota, diantaranya Banda Aceh, Mataram, Denpasar, Depok, Solo, dan Balikpapan. “Di Kota Depok, kegiatan ini diikuti oleh 60 peserta dari setiap SKPD di Pemkot Depok, setiap SKPD mengirimkan 2 orang pejabatnya” lapor Ricky menambahkan ujian sertifikasi akan dilaksanakan pada hari ke-4, bagi peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikat kelulusan penguasaan pengelolaan informasi dan teknologi, bagi yang tidak lulus, bisa ikut ujian kembali pada penyelenggaraan ujian berikutnya.

Kapuslitbang Literasi dan Profesi Kemkominfo Prof Gati Gayatri mengatakan selama 4 hari ini, para peserta akan mendapatkan materi dari para pakar di Universitas Indonesia. Para peserta juga bisa berdiskusi langung. “Kegiatan ini merupakan kegiatan prioritas Kemkominfo, dengan tujuan seluruh Aparatur bisa memanfaatkan teknologi dan informasi secara tepat guna, efisien, efektif, transparan, dan akuntabilitas. Dengan kegiatan ini pula, diharapkan, dapat menciptakan masyarakat informasi Indonesia” ujar Gati Gayatri, sekaligus menginformasikan, selain sertifikat kelulusan, akan ada pula sertifikat kepesertaan bagi para peserta yang mengikuti kegiatan ini dengan minimal absensi kehadiran 75 persen.

Awali sambutan, Wakil Walikota Depok mengatakan bahwa informasi perlu disampaikan, dikuasai, dan disosialisasikan. “Informasi itu ibarat raja, kalau bisa dikuasai, maka kita bisa menjadi raja. Begitu juga dengan negara, negara adikuasa karena negara tersebut menguasai informasi. Kegiatan ini sangat penting dan bermanfaat, diharapkan para peserta bisa mengikuti dengan maksimal” harap Wakil Walikota yang juga berkeinginan mengikuti bintek sekaligus ujian sertifikasi ini, bila jadwalnya memungkinkan.

 Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan(e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga mampu menjawab tuntutan masyarakat secara efektif. Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. “Untuk itu, diharapkan, para peserta dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat mencapai tujuan strategis e-government yang dapat dilaksanakan melalui 6 strategi yang berkaitan erat, yaitu: (1) Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas. (2) Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. (3) Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. (4) Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologiinformasi. (5) Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertaidengan meningkatkan e-literacy masyarakat. (6) Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistik dan terukur” tutup Wakil Walikota. (ols)