Pemberian arahan kepada Kepala Sekolah SMA-SMK Se-Kota Depok

Pelepasan BKPRMI di Lapangan Balaikota

Pembinaan dan Komitment bersama Kepala Sekolah se- Kota Depok untuk Cegah Kekerasan Pelajar

Siaran Pers
Humas dan Protokol Setda Kota Depok
Jum'at, 25 Oktober 2013


Pembinaan, Arahan Walikota Kepada Kepala Sekolah Untuk Cegah Kekerasan Pelajar



Jum'at (25/10) Seluruh Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMA Negeri dan Swasta se- Kota Depok, berkumpul untuk menerima pembinaan dan arahan dari Walikota di aula lantai 1 Balaikota. Kegiatan pembinaan ini, sebagai langkah responsif Pemerintah Kota Depok dalam upaya melakukan tindakan preventif untuk cegah tawuran/ kekerasan dikalangan pelajar.



Surat Pernyataan juga telah ditandatangani oleh seluruh Kepala Sekolah yang hadir disini. Surat pernyataan berisikan Kepala Sekolah mau/ bersedia bertanggung jawab untuk menjaga keamanan sekolah dan menjaga ketertiban sekolah, agar siswa tidak melakukan tawuran dan penyalahgunaan narkoba, apabila dikemudian hari terdapat siswanya yang terlibat tawuran, dan narkoba, maka, Kepala sekolah tersebut siap untuk ditinjau ulang dan ditarik kembali ijin memimpin dan ijin operasional, oleh Dinas Pendidikan Kota Depok.

Diharapkan melalui pembinaan yang diterima, para kepala sekolah nantinya akan berfikir dan melakukan aksi nyata dalam upaya menjaga anak didiknya di sekolah agar tidak terlibat tawuran dan narkoba. Mungkin Pembinaan mental dan pembekalan nasehat akan banyak dilakukan oleh para kepala sekolah, dengan menyisipkan nasihat - nasihat baik di dalam kegiatan ekstrakuliluker. Banyak mengingatkan siswanya, disela-sela pelajaran kelas, serta memberlakukan sanksi tegas. Sanksi tegas dapat dilakukan, seperti sekolah akan mengeluarkan (Drop Out) siswa yang terlibat tawuran, dan akan diberikan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.

Sanksi Drop Out memang cukup meminimalisasi kejadian tawuran. Siswa akan berfikir sebelum ikut terlibat dalam sebuah tawuran, karena resikonya, mereka akan dikeluarkan dari sekolah. Beberapa sekolah di Jakarta bahkan telah menerapkan sanksi tegas ini.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Hery Pansila mengucapkan rasa syukur Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMA Negeri dan Swasta se- Kota Depok, dapat berkumpul untuk menerima pembinaan dan arahan dari Walikota di aula lantai 1 Balaikota ini. Beliau juga mengucapkan terimakasih atas kehadiran Para Kepala Sekolah. Kepala sekolah "dapat berdialog, untuk membahas agar dapat meminimalisir, dan agar tawuran tidak terjadi di Sekolah di Kota Depok. Komitment bersama juga akan ditetapkan melalui pertemuan ini, sehingga tawuran tidak akan terjadi lagi di Kota Depok. Karena nyawa setiap anak sangat berharga, mereka adalah calon generasi penerus bangsa yang harus dijaga dengan baik, secara fisik dan mental, " tutur Heri.


Pada kesempatan ini Walikota Depok. H. Nur Mahmudi Isma'il, mengatakan " Saya menemukan ada sekolah yang kekurangan murid, ada sekolah yang kurang sarana, ada sekolah yang tidak berkembang, Sekolah yang kekurangan ruang kelas, dapat dibantu tetapi harus berupaya meningkatkan kualitas dan siswanya, dengan memperbaiki sistem pengajaran yang lebih baik, dan lebih menarik. Begitu banyak tantangan yang kita hadapi, mari bersama tingkatkan kualitas pendidikan, kalau perlu sampai menarik siswa dari luar masuk ke Kota Depok. Depok Kota Pendidikan, yang sedang menuju penyempurnaan Kota layak anak. Kota Depok sangat berpotensi dan sangat strategis, namun harus diimbangi dengan usaha dan kemauan bersama untuk maju. Pengembangan sekolah, dan pengajuan permohonan bantuan penambahan ruang kelas dapat dilakukan melalui surat yang ditujukan ke Dinas Pendidikan Kota Depok, " jelasnya.

Sambung Beliau "APM dan APK harus diupayakan lebih baik dari hari keharinya.
Beliau juga menghimbau agar sekolah-sekolah di Kota Depok agar meningkatkan kapasitasnya, agar dapat menampung siswa dari Depok. Sehingga siswa tidak lagi mencari sekolah di luar Kota Depok. Untuk hal, sekolah yang kekurangan murid dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Kota, sehingga anak-anak yang putus sekolah atau belum sekolah agar dapat menuntut ilmu di sekolah yang kekurangan murid.
Walikota pada kesempatan ini membuka pertanyaan, dan masukan dari para Kepala Sekolah. Para Kepala Sekolah menyatakan senang atas pemberitahuan, bahwa Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan untuk penambahan ruang kelas melalui Dinas Pendidikan Kota Depok.

Melalui Dialog antara Walikota, dan Para Kepala Sekolah didapat ada beberapa sekolah yang masih kekurangan murid.
Namun kekurangan murid disebabkan ada beberapa siswa yang merasa takut atau merasa tidak mampu atas peraturan dan kedisiplinan yang ditanamkan Yayasan / Sekolah ini kepada murid-murid. Sekolah jenis seperti ini lebih meningkatkan kualitas mutu untuk dapat menghasilkan siswa dengan output dan out come yanhg baik, secara karakter dan kedisiplinannya.

Beberapa sharing yang dilakukan, diantaranya sekolah swasta memberikan masukan agar anak yang kurang mampu dapat juga bersekolah di sekolah swasta secara gratis. Walikota menjawab bahwa bantuan kepada anak kurang mampu dapat diberikan melalui dana bos yang masuk ke sekolah tersebut.

Pelatihan juga sebaiknya diberikan kepada guru negeri dan swasta agar dapat meningkatkan kemampuan teknik pengajaran, dan peningkatan awarenes tanggung jawab guru, dan kualitas guru. Pelatihan ini menjadi masukan agar diselenggarakan oleh dinas pendidikan di Kota Depok.

Berbagai hal lain, yang dikemukakan oleh Para Kepala Sekolah akan menjadi masukan dan pertimbangan, serta evaluasi Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan.

Walikota berharap semoga nantinya dengan peningkatan sarana/ prasarana, dan penambahan pendidikan informal ( berupa nasihat-nasihat ), peningkatan pendidikan religius baik melalui ekstrakulikuler, dan kegiatan positif lainnya, dapat meminimalisasi terjadinya tawuran/ kekerasan dikalangan pelajar. "Semoga komitment bersama yang telah ditandatangani oleh Para kepala sekolah dapat dilaksanakan dengan baik, dan meminimalisasi terjadinya tawuran dan penyalahgunaan narkoba",tuturnya. (Endang)

Pembinaan dan Komitment bersama Kepala Sekolah se- Kota Depok untuk Cegah Kekerasan Pelajar

Siaran Pers
Humas dan Protokol Setda Kota Depok
Jum'at, 25 Oktober 2013


Pembinaan, Arahan Walikota Kepada Kepala Sekolah Untuk Cegah Kekerasan Pelajar



Jum'at (25/10) Seluruh Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMA Negeri dan Swasta se- Kota Depok, berkumpul untuk menerima pembinaan dan arahan dari Walikota di aula lantai 1 Balaikota. Kegiatan pembinaan ini, sebagai langkah responsif Pemerintah Kota Depok dalam upaya melakukan tindakan preventif untuk cegah tawuran/ kekerasan dikalangan pelajar.



Surat Pernyataan juga telah ditandatangani oleh seluruh Kepala Sekolah yang hadir disini. Surat pernyataan berisikan Kepala Sekolah mau/ bersedia bertanggung jawab untuk menjaga keamanan sekolah dan menjaga ketertiban sekolah, agar siswa tidak melakukan tawuran dan penyalahgunaan narkoba, apabila dikemudian hari terdapat siswanya yang terlibat tawuran, dan narkoba, maka, Kepala sekolah tersebut siap untuk ditinjau ulang dan ditarik kembali ijin memimpin dan ijin operasional, oleh Dinas Pendidikan Kota Depok.

Diharapkan melalui pembinaan yang diterima, para kepala sekolah nantinya akan berfikir dan melakukan aksi nyata dalam upaya menjaga anak didiknya di sekolah agar tidak terlibat tawuran dan narkoba. Mungkin Pembinaan mental dan pembekalan nasehat akan banyak dilakukan oleh para kepala sekolah, dengan menyisipkan nasihat - nasihat baik di dalam kegiatan ekstrakuliluker. Banyak mengingatkan siswanya, disela-sela pelajaran kelas, serta memberlakukan sanksi tegas. Sanksi tegas dapat dilakukan, seperti sekolah akan mengeluarkan (Drop Out) siswa yang terlibat tawuran, dan akan diberikan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.

Sanksi Drop Out memang cukup meminimalisasi kejadian tawuran. Siswa akan berfikir sebelum ikut terlibat dalam sebuah tawuran, karena resikonya, mereka akan dikeluarkan dari sekolah. Beberapa sekolah di Jakarta bahkan telah menerapkan sanksi tegas ini.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Hery Pansila mengucapkan rasa syukur Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMA Negeri dan Swasta se- Kota Depok, dapat berkumpul untuk menerima pembinaan dan arahan dari Walikota di aula lantai 1 Balaikota ini. Beliau juga mengucapkan terimakasih atas kehadiran Para Kepala Sekolah. Kepala sekolah "dapat berdialog, untuk membahas agar dapat meminimalisir, dan agar tawuran tidak terjadi di Sekolah di Kota Depok. Komitment bersama juga akan ditetapkan melalui pertemuan ini, sehingga tawuran tidak akan terjadi lagi di Kota Depok. Karena nyawa setiap anak sangat berharga, mereka adalah calon generasi penerus bangsa yang harus dijaga dengan baik, secara fisik dan mental, " tutur Heri.


Pada kesempatan ini Walikota Depok. H. Nur Mahmudi Isma'il, mengatakan " Saya menemukan ada sekolah yang kekurangan murid, ada sekolah yang kurang sarana, ada sekolah yang tidak berkembang, Sekolah yang kekurangan ruang kelas, dapat dibantu tetapi harus berupaya meningkatkan kualitas dan siswanya, dengan memperbaiki sistem pengajaran yang lebih baik, dan lebih menarik. Begitu banyak tantangan yang kita hadapi, mari bersama tingkatkan kualitas pendidikan, kalau perlu sampai menarik siswa dari luar masuk ke Kota Depok. Depok Kota Pendidikan, yang sedang menuju penyempurnaan Kota layak anak. Kota Depok sangat berpotensi dan sangat strategis, namun harus diimbangi dengan usaha dan kemauan bersama untuk maju. Pengembangan sekolah, dan pengajuan permohonan bantuan penambahan ruang kelas dapat dilakukan melalui surat yang ditujukan ke Dinas Pendidikan Kota Depok, " jelasnya.

Sambung Beliau "APM dan APK harus diupayakan lebih baik dari hari keharinya.
Beliau juga menghimbau agar sekolah-sekolah di Kota Depok agar meningkatkan kapasitasnya, agar dapat menampung siswa dari Depok. Sehingga siswa tidak lagi mencari sekolah di luar Kota Depok. Untuk hal, sekolah yang kekurangan murid dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Kota, sehingga anak-anak yang putus sekolah atau belum sekolah agar dapat menuntut ilmu di sekolah yang kekurangan murid.
Walikota pada kesempatan ini membuka pertanyaan, dan masukan dari para Kepala Sekolah. Para Kepala Sekolah menyatakan senang atas pemberitahuan, bahwa Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan untuk penambahan ruang kelas melalui Dinas Pendidikan Kota Depok.

Melalui Dialog antara Walikota, dan Para Kepala Sekolah didapat ada beberapa sekolah yang masih kekurangan murid.
Namun kekurangan murid disebabkan ada beberapa siswa yang merasa takut atau merasa tidak mampu atas peraturan dan kedisiplinan yang ditanamkan Yayasan / Sekolah ini kepada murid-murid. Sekolah jenis seperti ini lebih meningkatkan kualitas mutu untuk dapat menghasilkan siswa dengan output dan out come yanhg baik, secara karakter dan kedisiplinannya.

Beberapa sharing yang dilakukan, diantaranya sekolah swasta memberikan masukan agar anak yang kurang mampu dapat juga bersekolah di sekolah swasta secara gratis. Walikota menjawab bahwa bantuan kepada anak kurang mampu dapat diberikan melalui dana bos yang masuk ke sekolah tersebut.

Pelatihan juga sebaiknya diberikan kepada guru negeri dan swasta agar dapat meningkatkan kemampuan teknik pengajaran, dan peningkatan awarenes tanggung jawab guru, dan kualitas guru. Pelatihan ini menjadi masukan agar diselenggarakan oleh dinas pendidikan di Kota Depok.

Berbagai hal lain, yang dikemukakan oleh Para Kepala Sekolah akan menjadi masukan dan pertimbangan, serta evaluasi Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan.

Walikota berharap semoga nantinya dengan peningkatan sarana/ prasarana, dan penambahan pendidikan informal ( berupa nasihat-nasihat ), peningkatan pendidikan religius baik melalui ekstrakulikuler, dan kegiatan positif lainnya, dapat meminimalisasi terjadinya tawuran/ kekerasan dikalangan pelajar. "Semoga komitment bersama yang telah ditandatangani oleh Para kepala sekolah dapat dilaksanakan dengan baik, dan meminimalisasi terjadinya tawuran dan penyalahgunaan narkoba",tuturnya. (Endang)

Semakin banyak resto dukung ODNR

Siaran Pers
Humas dan Protokol Setda Kota Depok
Jum'at, 25 Oktober 2013

Makin Banyak Resto Dukung ODNR

Resto dengan konsep Warung makan betawi yang terletak di Jalan Juanda, Depok mendukung program ODNR. Warung makan betawi yang baru dibuka dan diresmikan Walikota Depok H. Nur Mahmudi Ism'il, mendukung ODNR. Karena warung ini menyediakan beras olahan yang berbahan dasar jagung. Nasi ONDR merupakan nasi yang warna, bentuknya dan teksturnya sama dengan nasi dari beras padi, namun nasi ODNR terbuat dari jagung dan telah diolah terlebih dahulu sekedimikian rupa. Nasi ini mempunyai kelebihan, karena memiliki kandungan glukosa yang lebih rendah dari nasi biasa, dan sangat baik untuk penderita diabetes atau orang yang sedang berdiet.

Komarudin, Pemilik restoran sangat senang restonya dapat ikut mendukung program ODNR, dengan menyediakan nasi ODNR. Nama resto . H. Tohir diambil dari nama sang ayah, yaitu H. Ahmad Tohir.

Jum'at, (25/10) Walikota meresmikan resto ini, sekaligus mencoba makanan di resto ini, tentunya dengan beras ODNR. Es timun segar, dan asinan betawi menjadi es segar resto ini.
Sedikit Walikota mengatakan "semoga semakin banyak resto yang mendukung One Day No Rice dengan menyajikan menu-menu berbahan dasar jagung dan umbi-umbian lain. Beliau memuji resto ini, menunya tradisional dan sehat. Semoga resto ini ramai dikunjungi masyarakat, dan menambah menu ODNRnya," tutur Beliau. (Endang)

Jumat Keliling di Masjid Baiturrahman Rangkapan Jaya

Pembinaan Kepsek Sampai Razia Senjata Tajam Pelajar Sebagai Tindakan Preventif Kekerasan Pelajar

Siaran Pers
Humas dan Protokol Setda Kota Depok
Jum'at, 25 Oktober 2013




Peristiwa pengeroyokan salah satu siswa di Sekolah Wirabuana, membuat Pemerintah Kota Depok merasa prihatin. Kekerasan dikalangan pelajar masih ada saja kian harinya. Kamis sore (24/10) Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma'il melakukan takziah, dan mengucapkan rasa belasungkawa kepada orang tua, dari ( Adi Nugraha )siswa yang menjadi korban pengeroyokan. "Ibu korban berharap agar proses hukum tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tindakan preventif hendaknya dilakukan pemerintah, orangtua dan sekolah agar hal seperti ini tidak terulang".


Jum'at pagi Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma'il, MSc bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Hery Pansila, beserta kepolisian setempat melakukan kunjungan ke sekolah Izzata. Kunjungan Walikota beserta rombongan bermaksud untuk bersilaturahmi dengan Kepala Sekolah, membicarakan pembinaan yang harus dilakukan kepada siswa sebagai bentuk tindak preventif tawuran pelajar. Walikota, bersama kepolisian juga melakukan sidak, dengan memeriksa isi tas siswa, dikhawatirkan ada yang menyimpan senjata tajam.


Kepsek Izzata Bapak Jabal attariq menyambut kedatangan Walikota, dan Kadisdik Kota Depok. Senang Walikota menaruh perhatian kepada sekolah ini, terlebih terkait tindak preventif yang dilakukan. Jabal juga mendampingi saat sidak dilakukan. Sekolah Izzata terdiri dari SMK Izzata, SMA Arjuna, SMP Fajar plus

Pihak sekolah menuturkan "Menurut AKP Heru di Bojong, memang ada beberapa anak yang ditahan", namun pihak sekolah baru ingin datang kekantor polisi untuk memastikan, apakah yang ditahan memang murid dari sekolah ini, " tuturnya.


Disela-sela sidak yang dilakukan, Walikota menghimbau kepada adik- adik siswa sekolah izzata agar " berperilaku baik, berbicara dengan hati - hati sehingga tidak menimbulkan / memicu konflik antar pelajar,". Beliau juga mengingatkan hidup itu sangat berarti, jadi jangan disia-siakan dengan kekearasan, apalagi sampai mengakibatkan kematian. Anak-anak adalah harapan bangsa dan orangtua oleh karena itu hindarilah tawuran pelajar, isi dengan kegiatan positif dan belajar, " tutur Walikota

"Tambahnya, pembinaan dan konsolidasi orangtua dan sekolah perlu dilakukan. Penawaran komitment, jika hal seperti ini terjadi lagi, perlu diberlakukan sanksi, jenis sanksi diserahkan kepada Dinas pendidikan".

Sementara itu, " Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Heri Pansila mengatakan tekait sanksi yang akan diberikan akan disesuaikan dengan undang- undang berlaku. Jika hal ini berulang-ulang terjadi, apalagi oleh sekolah yang sama, maka sekolah tersebut, akan dievaluasi, terkait hal yang terjadi yang diperkirakan melibatkan sekolah ini, masih menunggu hasil investigasi dari kepolisian. (Endang)

Jumsih di Pasar Depok Jaya Nusantara

Jum'at Bersih di Pasar Depok Jaya Nusantara

Siaran Pers

Humas Protokol Setda Kota Depok

Jum’at, 25 Oktober 2013

 
Wakil Walikota Depok H. M Idris Abdul Shomad bersama dengan Dinas Kebersihan Pertamanan (DKP), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Camat, dan Lurah melakukan bersih-bersih atau jum’sih di Pasar Depok Jaya, Jum’at (25/10) pagi. Usai bersih-bersih, Wakil Walikota sempat menyoroti keberadaan warung-warung yang berdiri disekitar pasar, tepatnya di jalan Perumnas Depok 1. Hal tersebut dilakukan karena Wakil Walikota menilai, lokasi tersebut harus steril, apalagi keberadaan warung tersebut juga menutupi drainase. Dalam kesempatan itu, Wakil Kota Depok juga sempat berdialog dengan para pedagang. Para pedagang pun merasa tidak keberatan, bila suatu saat nanti mereka harus dipindahkan dari sana, yang penting mereka difasilitasi tempat pengganti agar tetap bisa berjualan.

“Dilihat dari sisi tata ruang, proyek-proyek ini harus diselesaikan, Dinas Koperasi UMKM dan Pasar (DKUP), juga termasuk DKP harus turut terjun dalam masalah ini, termasuk juga masalah aset, yaitu DPPKA harus terlibat, karena fungsi aset harus diperjelas, warung-warung ini menjadi tenggung jawab siapa? Kalau memang warung-warung tersebut menempati dan temasuk fasos fasum, maka harus segera dikosongkan sehingga memenuhi persyaratan untuk menjadi Ruang Terbuka Hijau. Bila orang-orang diwilayah, seperti RT/RW memberikan ijin untuk menempati, mak harus dikomunikasikan sehingga komprehensif, termasuk tentang masalah di koperasi KPPD” papar Wakil Walikota.

Bagaimana komunikasinya dengan BLH terkait dengan maslah pemotongan bebek dan ayam, kalau tidak memenuhi syrat, maka tidak diperkenankan ada pemotongan disana. Begitu juga dengan masalah sampah, dibkomunikasikan kembali dengan DKUP, apakah KPPD akan membuat semacam PPS yang lebih permanen, atau bagaimana? Hal tersebut harus terus dikomunikasikan, karena koperasi tersebut ditangani oleh KPPD, bukan punya pemerintah, tetapi memang masih dibawah pengawasan dan pembinaan DKUP.

Terkait dengan taman nusantara, Wakil Walikota menjelaskan bahwa fasos diperuntukan RTH, karena tanah tersebut milik negara, yang tidak bisa dimanfaatkan untuk private, atau pun untuk kepentingan RT/RW. “Keberadaan fasos harus ditempaykan secara proporsional, seperti RTH bisa dimanfaatkan untuk membuat taman, tempat bermain anak, ataupun yang lainnya, untuk kepentingan umum. (olas)

Jum'at Bersih di Pasar Depok Jaya Nusantara

Siaran Pers

Humas Protokol Setda Kota Depok

Jum’at, 25 Oktober 2013

Wakil Walikota Depok H. M Idris Abdul Shomad bersama dengan Dinas Kebersihan Pertamanan (DKP), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Camat, dan Lurah melakukan bersih-bersih atau jum’sih di Pasar Depok Jaya, Jum’at (25/10) pagi. Usai bersih-bersih, Wakil Walikota sempat menyoroti keberadaan warung-warung yang berdiri disekitar pasar, tepatnya di jalan Perumnas Depok 1. Hal tersebut dilakukan karena Wakil Walikota menilai, lokasi tersebut harus steril, apalagi keberadaan warung tersebut juga menutupi drainase. Dalam kesempatan itu, Wakil Kota Depok juga sempat berdialog dengan para pedagang. Para pedagang pun merasa tidak keberatan, bila suatu saat nanti mereka harus dipindahkan dari sana, yang penting mereka difasilitasi tempat pengganti agar tetap bisa berjualan.

“Dilihat dari sisi tata ruang, proyek-proyek ini harus diselesaikan, Dinas Koperasi UMKM dan Pasar (DKUP), juga termasuk DKP harus turut terjun dalam masalah ini, termasuk juga masalah aset, yaitu DPPKA harus terlibat, karena fungsi aset harus diperjelas, warung-warung ini menjadi tenggung jawab siapa? Kalau memang warung-warung tersebut menempati dan temasuk fasos fasum, maka harus segera dikosongkan sehingga memenuhi persyaratan untuk menjadi Ruang Terbuka Hijau. Bila orang-orang diwilayah, seperti RT/RW memberikan ijin untuk menempati, mak harus dikomunikasikan sehingga komprehensif, termasuk tentang masalah di koperasi KPPD” papar Wakil Walikota.

Bagaimana komunikasinya dengan BLH terkait dengan maslah pemotongan bebek dan ayam, kalau tidak memenuhi syrat, maka tidak diperkenankan ada pemotongan disana. Begitu juga dengan masalah sampah, dibkomunikasikan kembali dengan DKUP, apakah KPPD akan membuat semacam PPS yang lebih permanen, atau bagaimana? Hal tersebut harus terus dikomunikasikan, karena koperasi tersebut ditangani oleh KPPD, bukan punya pemerintah, tetapi memang masih dibawah pengawasan dan pembinaan DKUP.

Terkait dengan taman nusantara, Wakil Walikota menjelaskan bahwa fasos diperuntukan RTH, karena tanah tersebut milik negara, yang tidak bisa dimanfaatkan untuk private, atau pun untuk kepentingan RT/RW. “Keberadaan fasos harus ditempaykan secara proporsional, seperti RTH bisa dimanfaatkan untuk membuat taman, tempat bermain anak, ataupun yang lainnya, untuk kepentingan umum. (olas)

Audiensi Walikota dengan Serikat Pekerja Kota Depok

Siaran Pers

Humas Protokol Setda Kota Depok

Kamis, 24 Oktober 2013

Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma’il menerima audiensi serikat pekerja buruh Kota Depok diruang kerjanya, Kamis (24/10) siang. Turut hadir dalam audiensi Kapolres Depok dan Kepala Dinas Tenga Kerja dan Sosial kota Depok. Sekretaris Serikat Pekerja Kota Depok, Ibu Mus menginformasikan bahwa akan ada rencana mogok nasional pada tanggal 31 Oktober dan 1 November 2013 mendatang. Mogok nasional tersebut dilakukan untuk menolak Inpres No. 9 Th. 2013 tentang  Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja.

Para Serikat Pekerja mengatakan, penolakan terhadap Inpres Nomor 9 tersebut karena bertentangan dengan Undang-undang nomor 13 tentang pengupahan. Dikeluarkannya Inpres No 9 tersebut akan membatasi upah minimum daerah. Salah satu perwakilan Serikat Pekerja kota Depok, Bapak Andry mengatakan bahwa adanya Inpres tersebut juga melanggar tatanan upay yang telah ada serta tumpang tindih dengan aturan sebelumnya. UMK memiliki 6 item dalam menentukan upah, diantaranya KHL, pertumubahan ekonomi, upah sekitar, dan inflasi. Sedangkan pada Inpres hanya menitikberatkan pada KHL tanpa melihat item lainnya. Kami akan melakukan mogok nasional dengan tidak bekerja/menghentikan industri, dan ada tiga tuntutan yang kami perjuangkan yaitu upah layak, jaminan sosial, dan hapus outsourcing.

Tujuan kami datang kesini adalah untuk meminta pernyataan Walikota Depok untuk mau mengesampingkan Inpres tersebut dan menyerahkan besaran upah kepada Dewan Pengupahan, seperti yang selama ini sudah berjalan, ujar Ibu Mus.

Walikota mengatakan bahwa Inpres tersebut adalah Instruksi Presiden secara intern kepada para Menteri yang terkait dengan upah minimum. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Dirjen PHI pada rapat, yang mengatakan bahwa Dewan Pengupahan tidak ada sanksi apapun atas Inpres tersebut karena itu adalah arahan Presiden pada jajarannya secara intern.

“Bila ada kesulitan/ ketidaksesuaian di lapangan, coba dikaji bersama dan memohon kepada Presiden agar Inpres tersebut dicabut agar tidak banyak terjadi esepsi/ kerugian. Terima kasih atas informasinya, untuk permintaan tersebut, kami akan lakukan rapat segera dengan Polres dan Muspida sehingga terjadi pemahaman yang bagus dan stabilitas kondisi di Kota Depok tetap terjaga” tutur Walikota.

Dalam kesemptan itu, Kapolres kota Depok juga mengatakan bahwa aksi/unjuk rasa adalah hak, namun dimohon untuk tetap menjaga keamanan, ketertiban saat berunjuk rasa. Sampaikan aspirasi dengan dialog, dengan cara yang tidak melanggar aturan, sehingga tetap kondusif. Yang penting adalah pesannya tersampaikan, ada keputusan, dan kondisi tetap aman. (olas)

Jadilah Pembelanja yang Cerdas

Siaran Pers

Humas Protokol Setda Kota Depok

Kamis, 24 Oktober 2013

Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Operasional Posyandu yang digelar di Aula lantai 1 Balaikota Depok mengusung tema “Kita Tingkatkan Kinerja Pokjanal, Pokja, dan Pelayanan di Posyandu”, Kamis (24/10) pagi. Rakor tersebut dihadiri oleh Walikota Depok, Ketua TP PKK Kota Depok, para Kepala OPD, Camat dan Lurah, Ketua TP PKK Kecamatan dan Kelurahan, Koordinator PLKB, dan Pendamping Kader Posyandu (PKP) Kecamatan se-Kota Depok. Dalam Rakor tersebut juga hadir tamu dari Pemerintah Kota Kendari yang sedang melakukan kunjungan kerja terkait dengan pangan lokal non beras.

Walikota menginformasikan bahwa menurut aturan formasi saat ini, yang menjadi Ketia Pokja Posyandu adalah Lurah/Camatnya, bukan lagi Sekretaris Lurah/Camat. Untuk itu, kami haturkan terima kasih kepada para Sekel dan Sekcam yang telah memberikan kinerja terbaik dan jangan pernah berhenti untuk terus turut melakukan pemberdayaan masyarakat sehingga IPM kita bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan. Untuk para Lurah/Camat yang sekarang bertindak sebagai ketua, jangan malu untuk berdiskusi mengenai cara pendekatan pemberdayaan masyarakat dan jangan sampai kinerja baik yang telah dibangun menjadi turun. Tingkatkan kinerja dan laporkan perkembangannya, berikan laporan yang informatif dan edukatif melalui twitter.

“Untuk para Sekel/Sekcam yang tidak lagi menjadi ketua, konsentrasi dan perlancarlah semua jenis pelayanan kepada masyarakat. Sekarang adalah eranya partisipasi, dimana kinerja pemerintah bukan dilihat dari semakin lamanya kita dikantor, tetapi dilihat dari semakin banyaknya pelayanan dan problema yang kita selesaikan. Saat ini, kita juga dituntut untuk memiliki standar operasional pelayanan, untuk itu setiap kantor harus ada/memiliki penjelasan tentang pelayanan apa saja yang diberikan” tutur Walikota menambahkan, kita juga didampingi oleh KPK dan membentuk unit pengendalian gratifikasi. Karena itu, jangan ada yang meminta uang untuk pelayanan yang memang tidak dikenakan biaya/gratis. Berlakulah transparan dan sampaikan setiap informasi kepada masyarakat, serta siapkan diri untuk memberikan pelayanan dengan benar dan disertai senyum/ramah. Sadari bahwa masyarakat memerlukan kita.

Pemimpin kota Belimbing juga mengajak bersyukur karena pertumbuhan ekonomi di Depok tergolong tinggi, yaitu sekitar 7,1% dan melebihi jawa barat dan nasional. Tingkat garis kemiskinan kita juga jauh dibawah 4%, karena ditingkat nasional sekitar 11,6%. Hal tersebut didukung karena kinerja posyandu yang memberdayakan masyarakat dengan menitikberatkan pada 3 hal, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga hal tersebut juga merupakan  faktor penentu IPM, dimana IPM kita sebesar 79,83 dan Angka Harapan Hidup 73,23.

“Terima kasih atas kinerjanya, karena dalam kurun waktu pelaksanaan kegiatan Posyandu hingga tahun 2013 ini, telah menunjukkan pencapaian yang baik, diantaranya meliputi cakupan pelayanan Kesehatan dan KB yang dilakukan melalui kegiatan Posyandu, Kelompok Dasawisma, Penyuluh  Keluarga Berencana, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terutama bagi masyarakat/keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1. Program Revitalisasi ini juga sedikit banyak telah memberikan kontribusi positif terhadap capaian tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Depok. Selamat rakor, semoga dapat terus meningkatkan kinerja dan pelayanan” tutur Walikota.

Kesejahteraan semata-mata tidak diukur dari sisi pendapatan, tetapi diukur dari pola dan gaya hidup serta pengeluarannya. Pandailai memilih pengeluaran, memilih barang dengan kualitas baik dan harga terjangkau. Menurut data BPS, orang Depok termasuk boros, memiliki pola kehidupan yang suka jajan/belanja. Untuk itu Posyandu harus bisa mengajari dan mengajak warga untuk menjadi pembelanja yang cerdas. Pembelanja yang cerdas adalah kita harsu pandai berpikir untuk apa saja yang ingin dibelanjakan, belanjakan yang sesuai dengan kebutuhan. kalau perlu, lakukan tawar menawar saat berbelanja, jangan malas untuk menawar. 

Selain itu, Posyandu juga harus mengajarkan warga Depok untuk menjadi orang yang berusaha memenuhi kebutuhan dengan karyanya sendiri/tidak suka jajan, dan mengembangkan kewiraushaan.  Jangan suka jajan, tetapi buatlah orang lain yang jajan, karena kita berjuang untuk menjadi kota niaga dan jasa, tutup Walikota.  (olas)

Makanan Khas Kendari Berbasis Non Beras Akan Segera Hadir di Depok

Siaran Pers

Humas Protokol Setda Kota Depok

Kamis, 24 Oktober 2013

Bertempat diruang kerjanya, dilantai 2 Gedung Balaikota, Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma’il menerima kedatangan Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Kendari, Ir. Nismawati Msi, Kamis (24/10) pagi. Kedatangan Nismawati dalam rangka kunjungan kerja terkait dengan gerakan pangan non beras dan terigu. Walikota menjelaskan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk melihat kondisi kota Depok dan langkah-langkah dalam upaya meyakinkan rumah makan yang ada di Depok yang telah menerima, menyediakan, dan memasarkan produk non beras. Hal itu dilakukan karena mereka akan membawa pengusaha Kendari untuk membuka industri yang akan menyajikan makanan khas Kendari, seperti sinonggi, kapurung, kampuse, dan masih banyak lagi, yang semuanya berbasis pada sagu, singkong, dan jagung.

Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Kendari, Nismawati sempat menceritakan tentang awal mula ide tersebut berasal. “Ide tersebut muncul saat Walikota Depok berkunjung ke Kendari saat Harganas, dan kami menyajikan makanan khas kami yang terbuat dari non beras. Disana kami melihat bahwa Walikota Depok sangat tertarik hingga akhirnya terjadi kesepakatan untuk menjalin hubungan kerjasama/MoU antara Walikota Depok dan Walikota Kendari. Kedatangan kami kesini untuk melihat kemungkinan tempat untuk membuka restoran pangan non beras khas Kendari di Kota Depok” jelas Nismawati.

Kami juga terisnpirasi dengan gerakan ODNR yang digagas oleh kota Depok, sehingga kami disana juga mengawalinya dimulai dari PNS setiap hari Senin. Walikota Kendari juga membuat himbauan kepada masyarakat untuk makan nasi sekali saja dalam sehari. Alhamdulillah, masyarakat disana sangat merespon dengan cepat dan positif tentang himbauan dari Walikota Kendari. Hal tersebut dikarenakan kami telah melakukan sosialisasi, baik tentang pangan lokal itu sendiri sampai dengan kandungan gizinya. Selain itu, makan Sinonggi telah menjadi budaya disana, karena Sinonggi merupakan makanan khas beberapa suku daerah di Sulawesih Tenggara. Sinonggi berbahan utama dari sagu dan sudah bisa dijumpai di beberapa rumah makan dan restoran di Kendari.

Nismawati melanjutkan, gerakan ODNR merupakan gerakan yang bagus, sebagai upaya mengembangkan pangan lokal. Apalagi sekarang sudah banyak lahan sawah yang dialihkan fungsinya untuk gedung perumahan dan perkantoran. Selain itu, dengan gerakan ini juga dapat menjaga, melestarikan, dan membesarkan makanan-makanan tradisoinal/khas daerah yang berbahan dasar non beras. Seperti halnya sinonggi, yang bahan bakunya melimpah, karena tanaman sagu banyak di kembangkan oleh masyarakat daerah ini. Di Kendarii, konsumsi berasnya terbilang rendah, yaitu 87 kg/kapita/th, hal itu disebabkan karena sumber pangan lokal yang terus dikembangkan dan makanan khas yang membudaya/ belum luntur. Ayo kita terus kembangkan dan populerkan pangan lokal berbasis non beras, ajak Nismawati. (olas)  

Pelantikan Hj. Elly Farida Sebagai Ketua FKMT ( Forum Komunikasi Majelis Taklim) Kota Depok 2013-2018

Siaran Pers
Humas dan Protokol Setda Kota Depok
Kamis, 24 Oktober 2013




Bertempat di Aula MUI Kota Depok, Kamis (24/10) Hj. Elly Farida dilantik sebagai Ketua FKMT ( Forum Komunikasi Majelis Taklim) Kota Depok 2013-2018. Pelantikan dilakukan oleh Kasi bimas Islam, Kemenag Drs, H. Supiyanto.

Pelantikan ketua FKMT ini mengusung tema "Optimalisasi Peran Muslimah dalam pembangunan keagamaan di masyarakat".

FKMT merupakan organisasi yang bergerak dibidang sosial keagamaan dan da'wah. Melaksanakan pembinaan dengan teknis keorganisasian dan kekeluargaan. Tujuannya adalah menjalin komunikasi dan mempererat silaturahmi antar anggota majlis Ta'lim di Kota Depok.

Wakil Walikota Depok KH. Idris Abdul Somad, MA turut hadir dan dalam sambutannya, mengatakan bahwa " Peran wanita muslimah sangatlah berarti dalam keluarga dan masyarakat, wanita harus berperan sebagai seorang ibu, dan seorang istri yang mendukung suami dalam hidupnya, untuk hal-hal yang positif. Seorang istri juga harus menjalankan perannya sebagai masyarakat dan melakukan sosialisasi dengan masyarakat lainnya di dalam hidup", tuturnya.

"Beliau berharap FKMT harus dapat bersinergi dengan organisasi lain agar dapat membangun karakter masyarakat Kota Depok yang kuat dan religius, " pungkasnya. (Endang)

Sekretaris Daerah Sambut Baik Kedatangan Perwakilan Warga Pasir Putih Terkait Penyampaian Aspirasi Tentang Perluasan Lahan TPA

dan Protokol Setda Kota Depok

Rabu, 23 Oktober 2013

Sekretaris Daerah Kota Depok H. Ety Suryahati, MSi, Rabu (23/10) bertempat di ruang kerjanya, menyambut kedatangan perwakilan warga Pasir Putih Kecamatan Sawangan, Depok. Audiensi dilakukan Sekretaris Daerah dengan LPS, LPM, Karang Taruna, dan perwakilan masyarakat dari Pasir Putih Kecamatan Sawangan Depok. Tujuan mereka melakukan audiensi adalah ingin menyampaikan dan menyalurkan aspirasi mereka terkait, penolakan warga setempat atas rencana perluasan pembangunanan TPA dikelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan Depok.

Peserta audiensi berjumlah sekitar 12 orang, Ketua LPM daerah ini, Bapak Sanusi menyampaikan pernyataan sikap warga pasir putih yang berisi: Menolak keras rencana perluasan lahan TPA,  menolak negosiasi, sikap menolak perluasan tidak dapat diganggu-gugat.

Sekretaris Daerah Kota Depok Hj. Ety Suryahati, MSi, menyampaikan rasa senang dapat beraudiensi dengan para perwakilan warga dari Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan Depok. 

Ety Suryahati mengatakan “beberapa hal yang telah disampaikan akan menjadi bahan masukan dalam rangka pengelolaan sampah, dan akan dijadikan bahan evaluasi. Sekretaris daerah berharap semoga silaturahmi Pemerintah Kota dengan warga dapat berjalan dengan lancar. Dalam hal ini, Pemerintah Kota telah menangkap keinginan warga, dan akan mengevaluasi, dan akan membahas bersama leading sektor terkait, bersama  DPRD.

Pada prinsipnya, masalah sampah merupakan tanggung jawab Pemerintah bersama masyarakat untuk menyelesaikannya. Penyelesaian masalah sampah, telah tertuang di dalam perda Kota Depok dan merupakan amanah untuk dilaksanakan. Demi terciptanya lingkungan bersih dan masyarakat yang sehat. TPA dan Pengelolaan sampah dilakukan untuk menyelesaikan sampah melalui pemilahan, pengolahan, dan daur ulang. (Endang)

Wakil Walikota motivasi atlet Kota Depok dalam Porpemda di Cianjur Jawa Barat

Siaran Pers

Humas dan Protokol Setda Kota Depok

Selasa, 22 Oktober 2013

Wakil Walikota Depok, H. Idris Abdul Shomad hari ini berangkat menuju Kota Cianjur untuk melihat sekaligus memotivasi atlet dalam kejuaraan PORPEMDA ke-9 Tingkat Provinsi Jawa Barat. Setelah dibuka oleh Sekda Provinsi Jabar Wawan Ridwan pada hari Senin, 21 Oktober 2013 pertandingan hari ini dimulai dengan cabang olahraga Gerak Jalan. 

Sebanyak 179 atlet Kota Depok hari ini akan bertanding melawan Kota/Kabupaten lain di Jawa Barat. Wawali berkesempatan memberikan motivasi kepada atlet gerak jalan putra dan putri Kota Depok sebelum bertanding di lapangan Istana Kepresidenan Cipanas. 

Wawali melanjutkan perjalanan dengan mengunjungi cabang olahraga Bola Volley yang bertempat di GOR Panembong, pertandingan bolla volley putri antara Kota Depok vs Kabupaten Bandung Barat.

Dalam pertandingan cabang olahraga futsal di GOR Rajawali, Wawali bersama Walikota Bogor menyaksikan pertandingan antara Kota Depok vs Kota Bogor.

Setelah melihat pertandingan futsal, Wawali mengunjungi pertandingan basket di Villa Lotus, antara Kota Depok vs Kuningan.

Kepada para atlet yang akan bertanding, Wawali berpesan untuk dapat menjunjung tinggi sportivitas agar menghasilkan hasil yang terbaik, jaga kesopanan dan nilai-nilai moralitas agar nama baik Kota Depok tetap terjaga. (dw)

Wawali, Idris Abdul Shomad saat  memberikan arahan kepada peserta gerak jalan

Wawali bersama tim bola volley putri Kota Depok

Atlet Tenis Meja Kota Depok vs Kabupaten Bandung Barat

Tim Futsal Kota Depok vs Kota Bogor

Wakil Walikota Depok bersama Walikota Bogor menonton pertandingan futsal

Wawali bersama atlet basket Kota Depok

Wawali bersama Kepala Dinas memberikan semangat kepada atlet Kota Depok 

Dokumentasi Bagian Humas & Protokol Kota Depok

             

FOTO: Wakil Walikota membuka Kursus Pembina Mahir Lanjutan (KML) bagi Pembina Pramuka

Dokumentasi Bagian Humas & Protokol.

Wakil Walikota Membuka Kursus Pembina Mahir Lanjutan (KML) di Mes TNI AU Cimanggis

Siaran Pers

Humas dan Protokol Setda Kota Depok

Selasa, 22 Oktober 2013

Para Pembina dari SD dan SMP di Kota Depok mengikuti Kursus Pembina Mahir Lanjutan yang dibuka oleh Wakil Walikota Depok KH. Idris Abdul Somad, MA pada Senin Sore (21/10), di Mes TNI AU Cimanggis.

Pembina merupakan sebutan untuk guru Pramuka/ Kakak Pengajar, dan Pembimbing suatu kegiatan Pramuka di sekolah.

Para Pembina ini diberikan pelatihan, pembekalan ilmu, dan segala hal yang dapat menambah pengetahuan mereka, untuk diterapkan kembali saat menjadi Pembina Pramuka bagi adik-adik di sekolah.

Nantinya ilmu yang didapat akan diajarkan kembali kepada anak-anak didiknya. Kegiatan Kepramukaan merupakan kegiatan positif yang baik bagi anak sekolah. Pramuka merupakan kegiatan menyenangkan, yang mengajarkan kedisiplinan, ketangguhan, kecintaan pada tanah air (nasionalisme), Patriotisme, kebersamaan, kerjasama, ketangguhan, kemandirian, dan pendidikan informal yang tidak didapat sepenuhnya dari mata pelajaran pokok.

Waki Walikota, KH. Idris Abdul Somad, MA mengatakan ” Pendidikan formal terbatas pada ruang lingkup sekolah, terbatas ruang – ruang kelas.  Penanaman nilai-nilai  normative, terbatas dari sisi pengetahuan, sedangkan Pramuka dapat bersinergi untuk mengajarkan pendidikan informal, dapat melalui kegiatan kegiatan menarik, yang menimbulkan ketertarikan dan tantangan bagi anak-anak didik. Penerapan kurikulum 2013, disinergikan dari kegiatan ini. Kegiatan ekskul, seperti  rohis, dan yang lainnya, sangat baik untuk pilihan bagi anak-anak disekolah, dan menanamkan nilai-nilai positif dan bagian dari karakter building. Pramuka yang terintegrasi dengan pendidikan formal merupakan suatu keharusan, tidak disarankan berjalan sendiri-sendiri. Dari sisi yuridis, Pramuka merupakan organisasi masyarakat yang ada di dalam undang-undang. Oleh karena itu harus difasilitasi dan dimasukan kedalam kegiatan pemerintahan, melalui Disporaparsenbud, dan Kebangpol, baik dalam sebuah kegiatan muapun dalam bentuk  materi, “tuturnya

“Harapannya tidak sekedar rutinitas saja, tetapi juga outcome yang dihasilkan dapat dirasakan dalam masyarakat, tidak sekedar output, tetapi diharapkan akan menghasilkan dominasi warga yang berkarakter,  untuk meminimalisasi warga yang tidak berkarakter (berbuat kejahatan),”tutup Idris. (Endang)

Audiensi Wakil Walikota dengan Kemenpan dan RB

Audiensi Wakil Walikota Depok H. M Idris Abdul Shomad dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi diruang kerja Wakil Walikota di Lantai 2  Balaikota, Senin (21/10) pagi. 

Audiensi yang dilakukan terkait dengan urgensi Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat, mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Jadikan Masjid Sebagai Pusat Syi'ar di Kota Depok

Siaran Pers

Humas Protokol Setda Kota Depok

Senin, 21 Oktober 2013

 

Dengan mengucap basmallah, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM Tingkat Kota Depok yang diselenggarakan di MUI Kota Depok, dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota Depok H. M Idris Abdul Shomad, Senin (21/10) pagi. Kegiatan yang mengusung tema “Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Kita Tingkatkan Kapasitas Pengurus DKM Kota Depok” ini, diikuti oleh 170 orang peserta yang terdiri dari Ketua DKM, Remaja Masjid, dan Ibu-Ibu Majelis Ta’lim se-Kota Depok, serta perwakilan siswa dari setiap sekolah di Kota Depok.

Ketua Panitia, Ahmad Syarifudin mengatakan bahwa maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, mengembangkan syi’ar islam di Kota Depok, dan mempererat ukhuwah islamiyah serta tali persaudaraan kita.

Wakil Walikota menginformasikan bahwa kegiatan ini diadakan setiap tahun sebagai media silaturahmi untuk memperkuat ukhuwah kita dan sebagai sarana untuk memberikan spirit dan semangat untuk melanjutkan kerja-kerja saudara-saudara di DKM masing-masing. “Dengan kegiatan ini, semoga juga dapat menambah wawasan baru dan semangat baru untuk menjadikan Masjid sebagai pusat syi’ar di Kota Depok. Karena masjid mempunyai peranan yang strategis dalam membantu terlaksananya pembangunan di Kota Depok. Apalagi di Kota Depok ini dipimpin oleh saudara kita sesama muslim, sehingga seluruh programnya tidak lepas dari agama atau ajaran islam” tutur Wakil Kota Belimbing.

Seperti halnya 4 program andalan Kota Depok, yaitu Depok Kota Tertib dan Disiplin, Depok Kota Bersih dan Hijau, serta Depok Kota Layak Anak, yang semuanya itu tidak bisa lepas dari prinsip-pinsip dan nilai-nilai islam. Begitu juga dengan Depok Cyber City, karena islam tidak menolak kemajuan teknologi. Islam harus mewarnai dan menjadi garda terdepan dalam kemajuan teknologi, papar Wakil Walikota seraya melanjutkan dengan mengulas sedikit cerita tentang perjuangan nabi Ibrahim yang ingin membangun sebuah negara, yang mengedepankan pendidikan moral dan keagamaan. “Kita harus mencontoh nabi Ibrahim yang selalu mengedepankan pendidikan moral, keagamaan, ahlak, dan kemanusiaan. Terima kasih atas terselenggaranya acara ini, semoga kegiatan ini berjalan sukses dan memberikan keuntungan moral bagi kita semua” tutup Wakil Kota Depk. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan Sarasehan yang menghadirkan 2 narasumber, yaitu Prof. Dr. KH. Dedi Mulyasana dan Ust. H. Raza M. Syarif. (olas)