November 2013, Pembangunan Pasar Musi Baru Selesai

Humas Setda Kota Depok

Press Release

Rabu, 14 November 2012

Ground breaking/Pemancangan tiang pembangunan peremajaan pasar Musi Baru, oleh Walikota Depok H Nur Mahmudi Ismail ditandai dengan penekanan sirine, Rabu (14/11) sore. Pembangunan pasar yang terletak di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, merupakan kerjasama antara Pemerintah Kota Depok dengan PT Pasar Musi Baru. Pembangunan pasar seluas kurang lebih 9000 m2 akan dilaksanakan dalam 2 tahap dan ditargetkan akan selesai pada November 2013.

 
Ketua Persatuan Pedagang Pasar Musi Depok Lalan Pardesa menceritakan bahwa permintaan pembanguna pasar Musi ini sudah diperjuangkan sejak tahun 2008, dan baru terealisasi saat ini. “Banyak pengembang yang enggan menanamkan modal karena sebagian lahan disini milik pemerintah, namun PT Pasar Musi Baru bersedia bekerjasama dengan Pemerintah untuk membangun pasar musi baru. Terima kasih kepada pemerintah danPT PasarMusi Baru, semoga dengan adanya pasar musi baru nanti dapat merubah perekonomian menjadi lebih baik dan pasar pun menjadi tertib dan aman” kata Lalan.

Direktur Utama PT Pasar Musi Baru, Edi Iswanto, menginformasikan Gedung A dengan  luas 6.300 m2 adalah milik pengembang dan akan dibangun dua lantai, terdiri dari los dan kios. Lantai satu adalah los bagi penjual basah dan lantai dua terdiri dari kios untuk pedagang kering. Gedung B seluas 3.060 m2 merupakan milik pemerintah. Gedung B akan dibangun satu lantai saja, yang terdiri dari los dan akan diberikan kepada para pedagang kaki lima (PKL), agar para PKL tidak berjualan disembarang tempat dan pasar menjadi tertib. Pedagang Pasar Musi saat ini berjumlah 430 orang dan 100 PKL. Sedangkan daya tampung Pasar Musi Baru nanti mencapai 530 dan sekitar 150 los untuk PKL. 

Pemimpin Kota Belimbing menghimbau kepada PT Pasar Musi Baru untuk benar-benar memperhatikan instalasi drainase, pengolahan sampah, dan limbah cair saat pembangunan pasar agar pasar menjadi bersih dan sehat. Walikota berharap, PT Pasar Musi Baru juga menyediakan sarana dan prasarana penunjang, seperti mushola, ruang penitipan anak, ruang menyusui, dan toilet. “Kebersihan pasar juga harus didukung oleh para pedagangnya, dengan membiasakan diri memilah sampah dan memiliki pola hidup bersih dan sehat” tutur Walikota sekaligus menghimbau untuk selalu menjaga kebersihan toilet. (ols)  

Jadikan Momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1434 H Sebagai Tekad Perubahan Kearah Lebih Baik

Humas Setda Kota Depok

Press Release

Rabu, 14 November 2012

 

Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1434 H Tingkat Kota Depok digelar di lapangan apel Balaikota dengan mengusung tema “Dengan Menyambut Tahun Baru 1434 H, Kita Awali Hari Esok Yang Lebih Baik Serta Peduli Terhadap Yatim dan Dhuafa”, Rabu (14/11). Peringatan yang dirangkai dengan pemberian santunan kepada 110 anak yatim dari kader PKK se-Kota Depok, dihadiri oleh Walikota Depok H Nur Mahmudi Isma’il, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah beserta jajaran, DPRD dan Muspida Kota Depok, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok, Ketua Umum MUI Kota Depok, KEtua TP PKK Kota Depok beserta kadernya, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat.

 

Ketua Panitia Eka Bachtiar menginformasikan bahwa tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menjalin rasa persaudaraan dan ukhuwah islamiyah diantara Pemerintah dan masyarakat Kota Depok , dan menumbuhkan kepedulian terhadap yatim piatu, dan dhua’fa. “Peringatan ini akan diisi dengan tabligh akbar dengan menghadirkan penceramah Ust H M Supariyono dan Ust H. Muhsinin Faudzi” tutur Eka Bachtiar.

 

Bulan muharram merupakan bulan yang penuh sejarah, bulan yang memiliki banyak peristiwa besar terjadi sebagai bukti atas kekuasaan dan kasih saying Allah SWT, salah satu peristiwa  besar adalah hijrahnya Rasullullah SAW  dari Kota Mekah menuju Madinah, yang telah memberikan makna yang luar biasa kepada umatnya. “Mari kita jadikan momentum 1 Muharram 1434 H ini sebagai sebuah transportasi dan reformasi dari dalam diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik” ajak Pemimpin Kota Belimbing.

 

Dalam peringatan 1 Muharram ini juga dideklarasikan ‘Everyday No Riba’  oleh Komunitas Depok Bebas Riba (Kobar). Walikota haturkan terimakasih kepada komunitas ini dan berharap dapat mengajak seluruh masyarakat untuk membiasakan setiap hari tanpa riba di Kota Depok. “Deklarasi ini akan menjadi tonggak sejarah tahun baru islam 1434 H, semoga dengan deklarasi ini warga Depok siap untuk melaksanakan ekonomi non ribawi dan bebas makan-makanan haram “ tutup Walikota. (ols)

Workshop TKPK Kota Depok Untuk Susun Program Penanggulangan Kemiskinan Yang Efektif

Humas Protokol Setda Kota Depok

Press Release

Senin, 12 November 2012

Workshop Kelembagaan TKPKD Kota Depok yang diselenggarakan di Aula Bappeda Lt 3, secara resmi dibuka oleh Wakil Walikota Depok H M Idris Abdul Shomad dengan mengucap basmallah, Senin (12/11). Workshop yang mengusung tema “Peranan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Dalam Pengelolaan Dana CSR dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Terpadu (PAKET)”, menghadirkan dua narasumber, yaitu Kepala Sub Direktorat Analisa Kebijakan Pengurangan Kemiskinan, Kementerian PPN/BAPPENAS Agus Manshur, SE, MA yang akan membahas tentang urgensi penguatan kelembagaan dan perluasan kemitraan untuk peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan di daerah. Kebijakan dan pendekatan PNPMM perkotaan menuju masyarakat mandiri akan dibahas oleh Arief Rahardi dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU.

Sekretaris Bappeda Kota Depok Budi Chaerudin menginformasikan program penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi sosial mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. TKPKD telah dibentuk melalui surat keputusan Walikota Depok No. 821.29/267/Kpts/Bappeda/Huk/2011 dan diketuai oleh Wakil Walikota Depok. Tim koordinasi memiliki tugas melakukan koordinasi program penanggulangan kemiskinan di Kota Depok dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Depok.

Ketua TKPK Kota Depok mengatakan tugas dan fungsi TKPK adalah tugas yang mulia dan strategis karena menyangkut nyawa manusia dan martabat kehidupan, serta mewujudkan kesejahteraan yang didambakan oleh setiap manusia. “OPD terkait harus memberikan perhatian khusus tentang program-programnya dan harus disinergikan dengan OPD lain sehingga angka kemiskinan di Kota Depok bisa berkurang” himbau Wakil Walikota sekaligus menginformasikan, anggaran yang disiapkan untuk program penanggulan kemiskinan sebesar 12,01 %  dari APBD. Persentase tingkat kemiskinan di Kota Depok saat ini adalah 2,66 %, dengan 3 katagori, yaitu paling miskin, miskin, dan rentan miskin.

“Penyebab kemiskinan antara lain; 20-30% pengangguran ( 50% hanya lulusan SD, 30% tidak sekolah, 16% lulusan SMP, dan 4% lulusan SMA), serta terbatasnya keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki. Kunci percepatan penanggulangan kemiskinan adalah tekad dan dan keefektifan dari program-program  yang akan dijalankan” tutur Wakil Walikota menghimbau TKPK Kota Depok untuk menyusun rincian program-program yang akan digulirkan pada tahun 2013 serta melakukan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan sehingga terjadi perbaikan kearah yang lebih baik. (ols)

Buku ODNR, Ilustrasi Kesungguhan Untuk Mengubah Kebiasaan Pola Makan

Humas Protokol Setda Kota Depok

Press Release

Minggu, 11 November 2012

Peluncuran buku yang berjudul One Day No Rice digelar di Restoran Mang Kabayan Margonda dengan menghadirkan Helmi Yahya sebagai moderator dan Jarwo Kuat sebagai MC, Minggu (11/11). Peluncuran buku yang dikemas dalam bentuk talkshow ini, dihadiri oleh beberapa tokoh, diantaranya Kepala Ketahanan Pangan RI Ahmad Suryana, mantan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Bupati Nias, dan Dubes India Andi Galib. Peluncurun buku juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Depok beserta jajarannya, dan diramaikan oleh para siswa SD Kota Depok yang menyumbangkan suaranya lewat lagu dan puisi tentang One Day No Rice (ODNR).

Kepala Badan  Ketahanan Pangan RI memberikan apresiasi kepada Walikota Depok, dan mengatakan, gerakan ODNR yang diusung oleh Walikota Depok bukanlah gerakan untuk orang Depok saja, tetapi untuk nasional. “Gerakan ODNR adalah upaya untuk meningkatkan kualitas makanan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman, yang mengarah pada kualitas asupan gizi yang baik” tutur Ahmad Suryana seraya menambahkan, gerakan ODNR merupakan salah satu semangat untuk memperkuat ketahanan pangan, dengan mengkonsumsi karbohidrat lokal non padi. Terlalu banyak mengkonsumsi beras  tidak baik bagi kesehatan, karena berpotensi diabetes. Ketergantungan orang Indonesia terhadap beras juga akan memicu tingginya permintaan terhadap beras sehingga harus impor.

Pemimpin Kota Belimbing mengatakan, buku ini diterbitkan sebagai ilustrasi kesungguhan untuk menggarap ODNR secara menyeluruh. “Bermula dari kebiasaan orang Indonesia yang telah terlanjur dan salah kaprah, sehinggga menjadikan beras sebagai sumber karbohidrat utama dan mulia/sejahtera. Padahal, kita memiliki potensi lahan untuk menanam sumber-sumber karbohidrat non padi yang kandungan gizinya setara dengan beras. ODNR bukanlah gerakan yang mengharamkan nasi, tetapi untuk mengajak mengkonsumsi karbo non padi sehingga menghargai sumber karbo lokal, selain padi. ODNR bertujuan untuk mencerdaskan bangsa dengan pola makan yang sehat. ODNR juga memiliki dampak positif bagi kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan kebangkitan pangan lokal” papar Walikota mengatakan buku ini baru ”kulit” saja dan sengaja dikemas dengan bahasa ringan agar mudah dipahami oleh masyarakat sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Nur Mahmudi juga memaparkan rentetan sejarah dan peraturan sehingga tercetuslah ODNR. Walikota tak patah arang dalam mengajak masyarakat untuk mengubah pola makannya, walau banyak cibiran tentang ODNR yang menghadang. Hal itu dilakukan demi terciptanya pola makan yang sehat, membangkitkan sumber karbo lokal non padi, dan menuju ketahanan pangan. “Kami juga bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mencari alternatif menu non padi, seperti beras analog. Beras tersebut adalah hasil olahan jagung dan tebu yang dibuat mirip dengan butiran beras sehingga bentuknya seperti nasi. Beras analog telah dijual di koperasi PKK dengan harga Rp 9.000 per kilogram” tutur Walikota yang menginformasikan akan ada tiga judul buku lagi yang akan diterbitkan.

Mantan Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid juga memberikan apresiasi terhadap gerakan ODNR. "Ini merupakan langkah yang baik, karena Kepala Daerah memikiran kebutuhan tingkat nasional" ujar Hidayat Nur Wahid. Dalam kesempatan itu, Marketing Penerbit Buku Gramedia Budiana, menginformasikan pembauatan buku ini hanya memakan waktu satu bulan dan akan tersedia di toko-toko buku pada 26 November  mendatang. (ols)