Jumat Keliling Sekaligus Mengunjungi Yayasan Yatim Piatu dan Manula

Olah raga di Gor H Narto Jln Kamboja Kec sawangan

Jalan Margonda Terus Dipercantik, dan Dibangun Pengantisipasi Banjir

Siaran Pers

Humas dan Protokol Setda Kota Depok

Kamis, 21 November 2013

Jalan Margonda Raya di Kota Depok merupakan jalan utama menuju Kota DKI Jakarta. Jalan ini dipergunakan oleh masyarakat Kota Depok sekaligus tempat kebanggaan Kota, atau etalase Kota Depok. Disebut etalase karena, memang disini menjadi pusat bisnis, perkantoran, kuliner dan mall-mall. Jika cuaca ekstreem dan sedang tidak bersahabat, musim penghujan datang, memang beberapa waktu lalu Margonda sempat tergenang banjir.

Tetapi kini masyarakat perlu tersenyum, karena Pemerintah Kota Depok terus berupaya mencari solusi air tergenang di Margonda, dikala hujan deras. Namun, Pemerintah mengajak membudayakan, membiasakan membuang sampah ditempatnya. Sampah-sampah yang dibuang sembarangan, dapat menyumbat aliran air hujan ke gorong-gorong dan drainase, dan pada akhirnya dapat menyebabkan air tergenang kemudian banjir.

Jelang makan siang, Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma`il, menyempatkan diri untuk meninjau pembangunan gorong-gorong, drainase, dan utility box di sepanjang Margonda. Nur Mahmudi Isma`il, MSc tak segan turun langsung meninjau, dan memastikan pembuatan gorong-gorong, memastikan bentuk serta susunan dibuat dengan benar.

Ditengah cuaca terik, Beliau sambil mengarahkan beberapa orang yang sedang mengerjakan utility box dan drainase tersebut.

Nur Mahmudi Isma`il, mengatakan “Kita sedang membangun, memperbaiki jalan  Raya Margonda, membangun Utility Box, menyempurnakan Trotoa,  2 meter, sepanjang Margonda akan di hotmix, dan akan dilakukan penyeimbangan jalan. Penghijauannya, juga akan dilakukan, Etalase Kota Depok yaitu Jalan Margonda Raya akan terus diperindah.

Pemkot Depok sejak tahun 2011, terdiri dari  791 bangunan di Margonda dan harus mundur 10 meter, hampir 150 bangunan sudah mundur, selebihnya harus menyesuaikan. Mereka harus mundur, hal tersebut untuk kepentingan parkir di perusahaan atau usaha mereka, hal tersebut dimaksudkan agar bisnis mereka tetap lancar dan mobil pelanggang yang parkir tidak mengganggu jalan raya.

“Utility box akan digunakan untuk PAM, Telkom, Kabel IT, dll. Kontraktor harus berkomitment,  agar membuat Drainase yang baik dan harus memiliki tali air yang bagus yang sempurna.

Insya Allah ini dapat mengantisipasi banjir, targetnya 2 tahap, sekitar 40 sampai 50 persen tahun ini, dan tahap 2 di tahun 2014. Kita akan selesaikan sabaik mungkin demi memberikan yang terbaik kepada maysarakat Kota Depok,” tuturnya

Usai meninjau jalan Walikota melakukan santap siang beras ODNR di Resto Simpang Raya, Margonda salah satu resto yang mendukung program  One Day No Rice dengan menyediakan beras dari jagung. Kebetulan di resto tersebut Walikota bertemu dengan Bupati Takalar Sulawesi Selatan yang sedang berkunjung ke Depok. Rombongan sekaligus, diperkenalkan dengan beras ODNR dan melakukan santap siang bersama dengan beras ODNR dan manu nasi padang. (Endang)

Aparatur Pemkot Depok Mengikuti Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik

Siaran Pers

Humas dan Protokol Setda Kota Depok

Kamis, 21 November 2013

Kamis (21/11) Bertempat di aula lantai 1 Balaikota Depok Aparatur Pemerintah Kota Depok mengikuti Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik. Nara sumber dihadirkan disini untuk memberikan materi mengenai Reformasi Birokrasi Pelayanan menuju Good Governance. Nara sumber pada acara ini merupakan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Mirawati Sudjono, Ak, M.Sc, CFrA.

Seluruh aparatur yang mewakili seluruh OPD, termasuk Camat, Lurah dan Dinas Kesehatan Kota Depok hadir disini untuk menyimak, dan mendengarkan materi yang dibawakan oleh  Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Mirawati Sudjono, Ak, M.Sc, CFrA.

Beberapa hal yang disampaikan adalah kondisi Birokrasi di Indonesia, bagaimana menjadi aparatur Pemerintah yang baik, bagaimana menghindari korupsi, program percepatan reformasi birokrasi dalam peningkatan pelayanan public, rencana aksi, beberapa pandangan dan pengetahuan  kepada aparatur bahwa korupsi itu benar- benar buruk, menanamkan moto “Melayani dengan hati bukan melayani dengan sesuka hati”.

Kepala Inspektorat Daerah Kota Depok Ibu Farah  mengatakan semoga melalui acara yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kota Depok ini mampu memberikan wawasan lebih kepada para aparatur mengenai Reformasi Birokrasi agar dapat mengimplementasikannya, demi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma`il, M.Sc mengucapkan rasa terimakasihnya kepada Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Mirawati Sudjono, Ak, M.Sc, CFrA yang telah meluangkan waktunya dan bersedia memberikan materi dalam acara ini, begitu juga kepada Inspektorat yang telah melakukan upaya-upaya pelaksanaan reformasi birokrasi ataupun melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakannya.

“Keberagaman para hadirin, bertujuan agar informasi mengenai Reformasi Birokrasi Pelayanan menuju Good Governance ini, dapat dirasakan oleh seluruh tingkatan. Pengetahuan dan penyadaran kembali memang perlu, atau harus dilakukan agar tidak mencoreng citra pelayanan public.

“Para aparatur Pemerintah Kota  harus mempunyai tanggung jawab dan harus terus menginstrospeksi diri dalam melaksanakan tugas. Ketulusa juga perlu ada ketika aparatur Pemerintah Kota memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat merupakan mitra Pemerintah Kota Depok, “tuturnya.

Pemaksimalan fungsi PPID harus terus dilakukan, begitu juga layanan hotline Kota Depok terus terbuka dalam menerima berbagai saran, masukan dan ucapan apresiasi dari masyarakat Kota Depok,” tuturnya.

Semoga melalui sosialisasi yang diikuti oleh para peserta, dapat berdampak baik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan semakin hari- semakin baik, “ tuturnya. (Endang)

Audiensi Wakil Walikota dengan Pemadam Kebakaran dari Belanda

Siaran Pers

Humas Protokol Setda Kota Depok

Kamis, 21 November 2013

Bertempat diruang kerjanya, Wakil Walikota Depok H. M Idris Abdul Shomad menerima tamu dari Belanda, yaitu Mr Theo Deen dan Mr Flinn Deen. Kedatangan mereka didampingi oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kamis (21/11). Pihak Kementerian Dalam Negeri sempat menginformasikan bahwa kunjungan mereka ke Depok adalah untuk melakukan penjajakan terhadap kondisi pemadam kebakaran dibeberapa daerah, termasuk jakarta. Sehingga nantinya akan melakukan pelatihan dan pendidikan SDM tentang masalah kebakaran. 

Senada, Wakil Walikota Depok H M Idris Abdul Shomad juga mengatakan bahwa kunjungan ini baru penjajakan untuk mengetahui kondisi Damkar di Depok, sehingga nantinya bisa saling membantu dan lebih meningkatkan profesionalitas pemadam kebakaran. 

Mr Theo mengatakan bahwa kedatangannya kesini ingin mengetahui lebih banyak tentang pengelolaan, mekanisme, prosedur, serta sistem pemadam kebakaran di Depok, sehingga nantinya akan kami kenalkan dan terapkan disana. Kami juga ingin mengetahui keadaan disini, dimulai dari jumlah penduduknya, hingga apakah para penduduk saling membantu bila terjadi kebakaran. 

Dalam audiensi yang berlangsung sekita 1 jam ini, banyak hal yang ditanyakan oleh Mr. Theo Deen dan Flinn Deen, diantaranya apa penyebab yang sering beresiko terhadap terjadinya kebakaran, bagaimana cara memadamkannya, adakah pembelajaran kepada masyarakat tentang kebakaran, apakah ada alat-alat pemadam kebakaran dirumah-rumah warga, dan sebagainya.  

Wakil Walikota menjelaskan bahwa rata-rata kebakaran terjadi karena adanya hubungan arus pendek (konsleting) serta kepadatan penduduk. "Ketika rumah yang dihuni sudah lebih dari 10 tahun, maka sangat jarang sekali ada kontrol kelistrikan dari penghuninya, karena bisa saja ada kabel yang dimakan tikus atau sudah harus diganti karena termakan oleh usia.  Hal lain adalah, tidak adanya pemahaman dan pemeriksaan instalasi listrik yang rutin sehingga dapat menyebabkankonslet dan menimbulkan kebakaran" jelas Wakil Kota Depok.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Yayan Ariyanto juga menginformasikan bahwa Dinas Damkar gencar melakukan sosialisai dan pembelaajaran tentang kebakaran, bahkan pengenalan tentang kebakaran pun dilakukan mulai dari TK. "Setiap sosialisasi, kami tak bosan-bosan mengingatkan kepada warga untuk menyiapkan apar dirumahnya sebagai alat pemadam kebakaran. Untuk ditempat-tempat usaha dan gedung-gedung perkantoran, kami juga mewajibkan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran lain, seperti alarm. Kami juga mengadakan pengecekan setiap tahun. Kami juga telah memberdayakan masyarakat untuk menjadi satuan atau relawan kebakaran dan kami juga menggandeng PLN sebagai pemeriksa kelistrikan untuk memeriksa instalasi listrik setiap tahun. Hal tersebut dilaukuan untuk meminimalisir terjadinya kebakaran di Kota Depok. 

Terkait dengan berita yang berkembang saat ini (penyadapan), Wakil Walikota mengatakan kita harus mengedepankan unsur praduga tidak bersalah dan tamu harus diterima dengan penghormatan, tidak boleh saling curiga. "Kami secara resmi menerima arahan dari Kemendagri untuk menerima tamu perushaan Belanda, jadi sesuai dengan arahan tersebut, kami menerima mereka dengan baik. Terkait dengan apakah akan terjalin hubungan bilateral dengan Belanda, Wakil Walikota mengatakan semua itu diserahkan saja kepada Kemendagri, jelas Wakil kota Depok kepada awak media. Wakil Walikota juga menegaskan bahwa selama audiensi, belom sampai pada penawaran-penawaran teknologi. Kunjungan hari ini adalaha hanya penjajakan ingin mengetahui bagaimana sistem pemadam kebakaran di kota Depok. (olas)

Janga Abaikan Hak Suara, Karena Satu Suara Akan Menentukan Nasib Bangsa di Masa Mendatang

Siaran Pers

Humas Protokol Setda Kota Depok

Kamis, 21 November 2013

Rapat Koordinasi Dan Sosialisasi Penyamaan Persepsi Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 Tingkat Kota Depok dengan tema “Menuju Pemilu Indonesia Tahun 2014 yang Lebih Baik” digelar di Gedung Sekarpeni, Jl. Siliwangi, Pancoran Mas, Kamis (21/11) pagi. Rakor dan Sosialisasi yang digagas oleh Kantor Kesbangpol ini dihadiri oleh Dandim 0508, Kasat Intel Polresta Depok, KPUD, Panwaslu, Danramil, Kapolsek, PPK, PPL, dan Linmas se-Kota Depok.

Kepala Kantor Kesbangpol menginformasikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 200 peserta perwakilan dari setiap Kelurahan di Kota Depok. Kegiatan ini merupakan upaya untuk menyamakan persepsi antara penyelenggara pemilu, pengamanan, dan unsur terkait, termasuk masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan sukses tanpa ekses. “Tujuan lain dari penyelenggaraan acara ini adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih, serta meningkatkan netralitas TNI, POLRI dan dukungan pengamanan saat pemilu belangsung. Semoga dengan acara ini, penguatan persamaan persepsi dapat terwujud” ujar Syafrizal seraya menambahkan, dengan acara ini, diharapkan juga terjadi penyebarluasan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 mendatang.

Dalam sambutannya, Wakil Walikota Depok H. M Idris Abdul Shomad menginformasikan bahwa tahun 2014 nanti, bangsa Indonesia akan melaksanakan dua kali hajat nasional pesta demokrasi, yakni pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan umum presiden/wakil presiden. Kegiatan lima tahunan yang mesti kita lakukan guna memilih para wakil rakyat dan kepala negara dengan wakilnya. Keberadaan lembaga penyelenggara pemilu serta partisipasi aktif masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam membangun kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2014.

“Semoga para peserta dapat menjadi ‘duta KPU’ dalam memberikan informasi kepada masyarakat agar mereka sadar akan pentingnya peran dan kontribusinya dalam menggunakan haknya dalam memberikan suaranya di TPS-TPS yang ada untuk memilih wakil-wakil kita di DPR RI, DPD dan DPRD yang kita yakini dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan. Semoga pemilu 2014 nanti akan semakin baik dan berkualitas, penuh dengan segala macam prestasi dan mendatangkan kebaikan bagi masyarakat. Kuncinya adalah jangan mengulangi kesalahan yang sama dan perbaikan harus digagas, dengan memeriksa kembali pengalaman dimasa silam. Mari bersama wujudkan pemilu tahun 2014 yang lebih baik dari pemilu sebelumnya” ajak Wakil kota Belimbing.

Wakil Walikota juga meminta masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan warga Kota Depok menjadi pemilih yang semangat serta berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pemilu tahun 2014, karena akan memberikan peranan yang positif bagi perubahan demokrasi. Untuk meningkatkan partisipasi masyrakat, kami akan mengadakan Sosialisasi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 yang di laksanakan sebanyak 8 kegiatan, untuk  RW di seluruh  kecamatan  yang terdapat di Kota Depok, dan 3 kegiatan  untuk pemilih pemula. Hal tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mendukung suksesnya pemilu 2014, sehingga dalam pelaksanaan nanti pemilih yang aktif datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya dapat meningkat dibandingkan pada pemilu 2009 yang lalu dan masyarakat akan antusias terhadap pelaksanaan pemilu tahun 2014.

Diakhir acara, Wakil Walikota juga mengatakan pentingnya pendekatan komunikasi persuasif kepada pemilih pemula, dan itu terus kami lakukan dengan menginstruksikan Lurah/Camat diberbagai event. Seperti halnya event olahraga, kegamaaan atau sebagainya yang melibatkan para pemuda. Dalam event tersebut, para Lurah/Camat jangan pernah bosan untuk mengingatkan para pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu. “Bila mereka (pemuda/masyrakat) memiliki pilihan untuk seorang pemimpin yang idealis bagi mereka, maka bertindaklah, ikutdalam memilih, jangan didiamkan/tidak digunakan hak pilihnya. Jangan mengabaikan kesempatan, apapun hasilnya nanti, karena 1 suara akan menetukan nasib bangsa di masa mendatang. Memilih adalah sebuah pilihan, begitu juga dengan golput (tidak memilih), jangan sampai menyesal dibelakang” tegas Wakil Walikota. (olas)

               

Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda APBD Kota Depok TA 2014

Siaran Pers

Humas Protokol Setda Kota Depok

Selasa, 19 Nopember 2013

Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda Apbd Kota Depok TA 2014 Dan Jawaban Walikota Depok Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dprd Kota Depok Tentang Raperda Apbd Kota Depok Ta 2014 dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Kota Depok.

Wakil Walikota Depok H. M Idris Abdul Shomad mengatakan, dalam Rapat Paripurna sebelumnya pada hari Senin, 11 November 2013,  telah disampaikan Nota Keuangan dan  Rancangan  Peraturan Daerah Kota Depok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun 2014. Untuk itu, pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tersebut pada hari ini, Selasa (19/10), kami sambut dengan baik dan akan kami jadikan masukan bagi penyempurnaan perencanaan daerah saat ini dan yang akan datang.

Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Depok, Muspida, para Kepala Lembaga Instansi Vertikal Kota Depok, dan Sekretaris Daerah Kota Depok beserta Seluruh Pimpinan OPD Kota Depok. (olas)

Wakil Walikota Menjadi Pembina apel Pagi di Balaikota

Sidang Paripurna dalam Rangka Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda Kota Depok Tentang RAPBD Tahun 2014

Siaran Pers

Humas Protokol Setda Kota Depok

Senin, 18 November 2013

Rapat Paripurna DPRD Kota Depok Dalam Rangka Penyampaian Nota Keuangan Dan Raperda Tentang APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2014 diselenggarakan di DPRD Kota Depok, Senin (18/11) siang. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 merupakan suatu proses yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan rencana tahunan daerah guna merumuskan kembali Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan  Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang sudah disepakati antara Walikota Depok dan DPRD Kota Depok. 

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kota Depok perlu melakukan sinkronisasi kebijakan pembangunan dengan 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Lainnya serta 10 (sepuluh) Common Goals Prioritas Provinsi Jawa Barat yang tentunya disesuaikan pula dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik Kota Depok sendiri. Sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum, maka APBD diupayakan dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik.

Berdasarkan rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, APBD Tahun Anggaran 2014 ini akan dipergunakan untuk membiayai 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan Tahun 2014 yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan urusan wajib dan  urusan  pilihan  pemerintahan  daerah  serta dalam rangka pencapaian target kinerja RPJMD sebagaimana tertuang dalam KUA dan PPAS Tahun 2014,  yaitu:

Prioritas I.                 Peningkatan kualitas pelayanan publik,

Prioritas II.               Peningkatan tatakelola pemerintahan dan reformasi birokrasi,

Prioritas III.              Pengembangan potensi ekonomi lokal dan investasi daerah,

Prioritas IV.              Optimalisasi pendapatan dan pembiayaan pembangunan daerah,

Prioritas V.               Pembangunan infrastruktur dasar daerah,

Prioritas VI.              Peningkatan penataan ruang dan lingkungan hidup perkotaan,

Prioritas VII.            Pengembangan kreativitas, inovasi dan prestasi,

Prioritas VIII.           Peningkatan kualitas kehidupan keluarga, berbangsa dan beragama,

Prioritas IX.              Peningkatan kesehatan, kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam Paripurna, Walikota Depo H. Nur Mahmudi Isma’il sempat menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2014, yaitu:

A.    Pos Anggaran Pendapatan  Daerah

    Pada Rencana APBD Tahun Anggaran 2014 ini diusulkan Pendapatan Daerah Sebesar Rp. 1.777.503.719.845,52, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 14,51% dari Pendapatan Daerah pada APBD Murni TA 2013. Pendapatan Daerah ini bersumber dari pos :

1.    Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 566.909.078.179,42)

2.    Dana Perimbangan sebesar Rp.923.704.064.665,00  

3.    Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 286.890.577.001,10.                      

                           

B.     Pos Anggaran Belanja Daerah.

    Kebutuhan Pos Anggaran Belanja Daerah diusulkan sebesar Rp. 1.955.153.719.845,52, mengalami kenaikan s sebesar 7,60%, dari anggaran Belanja Daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2013. Pada Rancangan APBD Tahun 2014 ini proporsi Belanja Langsung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung, yaitu sebesar 64,95 % dari total Belanja Daerah.  Secara ringkas komposisi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 685.325.424.356,52;

2. Belanja Langsung Rp. 1.269.828.295.489,00.

                Belanja Daerah difokuskan pada upaya untuk mengatasi permasalahan dan tantangan serta isu-isu strategis Tahun 2014, diantaranya: peningkatan sarana/parasana pendidikan, kesehatan, terminal dan transportasi, jalan/jembatan dan drainase; sarana perdagangan; peningkatan sarana/prasarana RPH dan Balai Benih Ikan serta pembangunan/rehabilitasi Gedung Kelurahan; optimalisasi layanan persampahan; pengembangan Depok Kota Bersih dan Hijau (green city) melalui konservasi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup; pembangunan taman kota; penertiban bangunan liar dan PKL; pengembangan kewirausahaan pemuda; fasilitasi usaha mikro; pengembangan Industri kreatif dan Pengembangan Kelurahan Layak Anak; Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga/ Posyandu/Posbindu; pembangunan posyandu; gratis SPP pendidikan SDN, SMPN, SMAN, SMKN dan pengembangan Wajib Belajar 12 tahun;  pelayanan puskesmas 24 jam; bantuan gratis rawat inap DBD di kelas III;  peningkatan produksi pangan/penganekaragaman  konsumsi pangan; peningkatan kualitas sumberdaya aparatur; pengembangan Depok Cyber City, pelayanan PBB/BPHTB  on-line; peningkatan kerjasama daerah dan Rencana Aksi Daerah (RAD) pencegahan/pemberantasan korupsi; pembentukan Unit  Layanan Pengadaan (ULP); bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta pelayanan santunan kematian bagi warga yang memiliki resiko sosial.

C.  Pos Anggaran Pembiayaan Daerah

    Pos Anggaran Pembiayaan merupakan pos penyeimbang surplus/defisit anggaran. Pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2014 terjadi defisit anggaran yaitu : jumlah Pendapatan Daerah dikurangi jumlah Belanja Daerah sebesar Rp.177.650.000.000. Namun demikian defisit ini dapat ditutupi melalui penerimaan pembiayaan sebesar    Rp. 200.000.000.000,00 yang berasal dari estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

Untuk pengeluaran pembiayaan, direncanakan akan dialokasikan untuk pembentukan Dana Cadangan Pemilukada Kota Depok Tahun 2015 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Asasta  sebesar Rp. 12.350.000.000,00.

Dengan memperhatikan posisi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan seperti yang telah disampaikan sebelumnya, ini berarti total defisit belanja masih dapat ditutupi,  sehingga azas keseimbangan anggaran dapat  tetap dijaga dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2014 ini.     

Walikota juga mengajak untuk bersama-sama memahami bahwa Tahun 2014 juga merupakan tahun transisi sebelum memasuki era baru dalam pengelolaan keuangan, yaitu akan diterapkannya pengelolaan keuangan berbasis akrual secara penuh mulai Tahun 2015. Oleh karena itu, sangat diharapkan keseriusan kita untuk dapat menggunakan anggaran Tahun 2014 dengan sebaik-baiknya, agar kita siap untuk memasuki era baru di tahun berikutnya. Selain dari pada itu, Tahun 2014 juga merupakan tahun terakhir sebelum kita memasuki Era Masyarakat Ekonomi ASEAN yang berlaku mulai Tahun 2015. (olas)