BPS Kota Depok Sosialisasi Hasil Sensus Pertanian 2013 di Balaikota

Siaran Pers

Humas Protokol Setda Kota Depok

Rabu, 13 Nopember 2013

Bertempat di aula lantai 5 Balaikota Depok, Sosialisasi Hasil Sensus Pertanian 2013 (Angka Pertanian) Kota Depok, dibuka oleh Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma’il dengan mengucap basmallah, Rabu (13/11). Sosialisasi dihadiri oleh Kepala BPS Kota Depok, Asisten Ekbangsos, Dinas Pertanian, Dewan Ketahanan Pangan, OPD, dan Perwakilan Kecamatan serta Kelurahan. Walikota mengatakan bahwa sensus berarti dihitung secara keseluruhan dan dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Untuk itu, semua warga Depok yang mempunyai usaha pertanian wajib lapor kepada BPS, himbau Pemimpin Kota Belimbing.

Nantinya, akan ada lagi 2 agenda yang akan dilakukan, yaitu pada bulan November-Desember, akan ada pencacahan survey pendapatan rumah tangga yang usahanya dibidang pertanian dan pencacahan struktur ongkos produksi komoditi pertanian pada bulan mei-oktober 2014 mendatang. Sebagai aparat, setelah dilakukan survey kita harus memikirkan kegiatan pertanian apa yang harus dilakukan agar menarik dan atraktif, yaitu kegiatannya memberi manfaat pada pelakunya. “Kita harus melakukan intervensi agar masyarakat suka berproduksi dan tidak lagi impor. BPS membantu kita untuk memberikan data dan saran, kita lah yang berbuat, kita bisa identifikasi dari data-data tersebut, tentang kegiatan apa yang akan dilakukan yang dapat menggairahkan petani” tutur Walikota.

“Sebagai lembaga publik, kita harus berpikir kreatif, berinteraksi, dan mempertajam pengetahuan sehingga dapat menambah/membuat kegiatan intervensi yang dapat menggairahkan pertanian di Kota Depok. Seperti hlnya usaha jus belimbing/lidah buaya di Kota Depok, yang saat ini kekurangan bahan dasar. Kita bisa mengintervensi warga yang belum memiliki pekerjaan untuk menjadi petani belimbing/lidah buaya dan dihubungkan dengan pengusahanya, sehingga pertanian meningkat, warga yang menganggur berkurang, dan pelaku usaha tetap bisa produksi tanpa harus membeli bahan dari luar Depok. Cari cara seefektif dan semenarik mungkin untuk mengintervensi. Tidak ada kegiatan pertanian didunia tanpa ada intervensi/bantuan dari pemerintah” tutur Walikota.

Intervensi lain yang telah kita lakukan adalah dengan mengubah pola makan, yang biasa makan nasi 3x sehari menjadi 1x makan nasi dan 2x makan jagung. Hal tersebut setelah bekerjasama dengan BPS, ternyata dapat menurunkan garis kemiskinan, tanpa harus merubah pendapatan. Dengan begitu maka MDG’s akan terselesaikan. Saat ini, kita juga sedang menggelorakan upaya mengubah pola bantuan raskin menjadi bantuan pangan lokal/sehat/sejahtera, yang alokasi dana raskin bisa untuk menumbuhkan bahan pangan lokal sehingga tidak lagi impor, tutup Pemimpin kota Depok.

Kepala BPS Kota Depok Tata Djumantara mengatakan pelaksanaan sensus ini dilakukan secara bertahap, yaitu pencacahan lengkap usaha pertanian pada bulan Mei 2013, dilanjutkan dengan pendataan rinci melalui survei pendapatan rumah tangga usaha pertanian pada bulan November 2013 dan survey struktur ongkos komoditas pertanian strategis dalam setiap subsektor pertanian pada bulan Mei-Oktober 2014. 

Angka sementara usaha pertanian di Kota Depok Tahun 2013, untuk rumah tangga usaha pertanian sebanyak 9.884, perusahaan pertanian berbadan hukum sebanyak 19, dan 5 usaha pertanian lainnya. (olas)