Kamis, 06 Maret 2014

Simulasi Pengamanan TPS Jelang Pemilu 2014



Siaran Pers
Humas dan Protokol Setda Kota Depok
Kamis, 06 Maret 2014



Simulasi pengamanan TPS Pemilu 2014 Tingkat Kota Depok digelar di Lapangan Hotel Bumi Wiyata, Kamis (6/3) pagi. Simulasi yeng mengusung tema ‘Pemilu Indonesia Tertib, Aman, dan Sukses Tanpa Ekses’ ini merupakan latihan pengamanan dengan gambaran yang sebenarnya. Simulasi disaksikan oleh Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma’il, Kapolresta Depok, Kombes Pol Achmad Kartiko, Komandan Kodim 0508/Depok, Letnan Kolonel Inf H.Moch Zamroni, dan Ketua KPUD Depok Titi Nur Hayati.

Kombes Pol Achmad Kartiko mengatakan, untuk pengamanan sudah disiapkan dalam setiap tahapan pemilu. Dari mulai kampanye, pemilu, masa tenggang, pemungutan suara, rekapitulasi suara, sampai kotak suara dibawa ke TPS, hingga tahap akhir, yaitu pelantikan. “Personil yang kita siapkan jumlahnya adalah 2/3 dari kekuatan yang rill. Nanti besarannya sesuai dengan kondisi ancaman yang ada. Jumlahnya, ada sekitar 1092 orang personil yang kita siapkan. Kemudian, untuk pengamanan di TPS nanti, kita menerapkan sitem aman, yaitu 2 polri untuk 8 TPS beserta dengan 18 Linmas yang melekat di TPS. Titik-titik rawan sudah terdata. Untuk itu kami simulasikan ini sebagai gambaran kepada seluruh anggota kami, tentang situasi yang rill. Seperti gangguan-gangguan yang ada di TPS, pada saat pembawaan kotak suara ke TPS, hingga pelantikan anggota terpilih. Kita sudah berkordinasi dengan Pemkot dan KPU untuk deklarasi Pemilu damai pada tanggal 15 Maret mendatang” papar Kapolresta Depok.

Pemimpin Kota Belimbing mengatakan bahwa Pemerintah Kota, kalau dalam bahasanya Ki Hajar Dewantara itu adalah Tut Wuri Handayani. Jadi, kita berada dibelakang mendukung kekurangan-kekurangan, baik itu pembiayaan maupun sarana dan prasarana. Itu yang dilakukan oleh pemkot karena kita bukan penyelenggara.  “Jadi kita Tut Wuri Handayani, yaitu mendukung semuanya dari belakang dan apa saja yang boleh diperkenankan untuk mendukung demi kelancaran Pemilu, baik itu biaya, sarana, sampai kepada SDM. Untuk SDM, yang betul-betul diminta adalah tentang kesekretariatannya” jelas Walikota Depok. (olas)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar