Kota Depok Harus Menjunjung Hak Anak Untuk Berkembang

Siaran Pers

Humas Protokol Setda Kota Depok

Selasa, 2 Juli 2013

Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma’il membuka Sosialisasi Upaya Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Selasa (2/7) pagi di ruang Teratai Balaikota. Sosialisasi yang menghadirkan Guru Besar FISIP UI Prof. Isbandi R. Adi sebagai narasumber,  dihadiri oleh Komisi D DPRD kota Depok, OPD se-kota Depok, dan Camat se-kota Depok. Turut hadir sebagai narasumber Ketua P2TP2A Dra. Hj. Nur Azizah Tahmid, MA.

Dalam sambutannya, Walikota mengatakan, Kota Depok harus menjunjung hak-hak anak untuk berkembang baik dalam soal pendidikan, kesehatan, dan terlindungi dari ancaman kekerasan. “Kota Depok, memiliki program merintis, berusaha, dan bertekad menjadi wilayah kota layak anak” tutur Walikota sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, masing-masing anak dapat mendapatkan hak-haknya untuk berkembang dan mendapatkan ilmu pengetahuannya.

Kota Depok harus berbangga karena indikator perkembangan yang ada, berkembang sangat baik.  Perkembangan yang bisa dirasakan adalah tentang perkembangan yang terjadi pada kualitas manusianya. “Kualitas manusia dibuktikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Depok yang menduduki peringkat pertama se-Jawa Barat dan peringkat ke-3 secara nasional” ujar Walikota.

Dalam kesempatan itu, Pemimpin Kota Belimbing mengajak seluruh warga untuk mencintai kota Depok, dan menghimbau agar seluruh RW di kota Depok segera berpartisipasi untuk menuju kota layak anak. (Agung-Tomo)

Paripurna Pandangan Fraksi Tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD TA 2012

Siaran Pers

Humas Protokol Setda Kota Depok

Selasa, 2 Juli 2013

Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma’il dan Wakil Walikota Depok H. M Abdul Idris Shomad, menghadiri sidang paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Apbd Tahun 2012, Selasa (2/7) siang di gedung DPRD Kota Depok. Sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok Drs. Rintisyanto, dihadiri oleh Ketua Pengadilan kota Depok, Kepala DPM Kota Depok, Muspida dan Instansi Vertikal di Kota Depok, serta 26 anggota DPRD Kota Depok.

Penyampaian fraksi dimulai dari fraksi demokrat, dalam pandanganya tentang anggaran demokrat ingin pemerintah kota Depok lebih mengutamakan tentang anggaran untuk urusan pendidikan, kesehatan, lingkungan, tempat ibadah, penataan ruang, dan perhubungan. Fraksi selanjutnya adalah PKS, yang berharap agar pemerintah kota Depok lebih meningkatkan pendataan untuk KTP dan urusan tenaga kerja.

Pandangan berikutnya oleh fraksi Golkar, yang menginginkan anggaran lebih disiplin. Selanjutnya, pandangan dari fraksi PAN, yang mengutarakan bahwa pemerintah kota Depok melakukan anggaran dengan baik. Fraksi terakhir adalah Gerindra, yang berharap pemerintah mampu meningkatkan kinerja penyaluran anggaran untuk pembangunan sekolah disetiap kecamatan.

Menanggapi pandangan dari fraksi-fraksi tersebut, Walikota haturkan terima kasih dan akan menjadikan pandangan tersebut sebagai masukan untuk penyempurnaan laporan selanjutnya. “Dari hasil pemeriksaan BPK, kita mendapat opini WTP. Terima kasih dan apresiasi atas kinerja yang telah kita lakukan, semoga kita bisa terus mempertahankan dan meningkatkan prestasi ini” tutur Pemimpin kota Belimbing.

Dalam kesempatan itu, Walikota menyampaikan sebuah gagasan yang terkait dengaan administrasi penduduk. “Kami punya pemikiran tambahan tentang upaya-upaya penertiban orang-orang pendatang yang tidak memiliki identitas formal dengan meningkatkan wajib lapor 1X24 jam” ungkap Walikota. (H.O.A.C)

Paripurna Penyampaian Raperda Laporan Pertanggungjawaban APBD TA 2012

Siaran Pers

Humas Protokol Setda Kota Depok

Senin, 1 Juli 2013

Walikota Depok H Nur Mahmudi Isma’il dan Wakil Walikota H. M Idris Abdul Shomad, hadir dalam  Rapat Paripurna di gedung DPRD Kota Depok, Senin (1/7) siang, dengan agenda Penyampaian Raperda tentang Laporan Pertanggung Jawaban APBD tahun 2012. Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Depok beserta jajarannya, Muspida Kota Depok, dan Instansi Vertikal di Kota Depok, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD kota Depok, H. Naming D Bothin, S.Sos.

Walikota Depok menyampaikan seluruh laporan keuangan pemasukan dan pengeluaran APBD tahun 2012 dan menginformasikan bahwa APBD tahun 2012 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. “Opini tersebut merupakan predikat yang dicapai untuk ke dua kalinya. Kami berharap agar seluruh jajaran pemerintah kota Depok dapat terus mempertahankannya ditahun-tahun yang akan datang” tutur Walikota.

Terkait dengan pendapatan, Walikota menyampaikan beberapa hal, yaitu; (1) Secara umum pencapaian pendapatan telah melampaui dari yang ditargetkan. (2) Dalam menetapkan target pendapatan banyak hal yang perlu dipertimbangkan karena adanya faktor-faktor yang ada di luar kendali pemerintah kota Depok. (3) Khusus untuk pajak daerah dengan esensi self assesment, maka diharapkan adanya kejujuran dari wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban secara benar dan tepat waktu. (4) Disadari SDM dan kinerja para pengungut pajak dan retribusi masih perlu ditingkatkan dengan terbatasnya SDM yang juga sangat berpengaruh.

“Komponen dari laporan keuangan ini adalah catatan atas laporan keuangan yang disampaikan dalam bentuk penjelasan secara berurutan dan terstruktur terhadap kenyataan yang ada, baik dalam laporan realisasi APBD tahun anggaran 2012, neraca per 31 desember 2012, laporan arus kas dan lampiran dari laporan keuangan yang diperlukan. Laporan keuangan ini disajikan secara lengkap dan rinci, sebagai wujud akuntabilitas dan kesungguhan pemerintah kota Depok untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya, dalam bentuk laporan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012 secara transparan” tutup Pemimpin Kota Depok akhiri penyampaian laporan pertanggung jawaban APBD TA 2012, yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh DPRD kota Depok.

Diakhir sambutan, Walikota mengatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat tidaklah semata-mata hasil dari pemerintah daerah, tetapi juga merupakan hasil kerjasama dengan DPRD, stakeholder  dan seluruh komponen masyarakat. Keterbatasan sumber daya dan dana yang dimiliki serta dinamika masyarakat yang terus berkembang menunjukkan bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. (Agung-Irul/olas)