Humas Protokol Setda Kota Depok
Press Release
Kamis, 7 Maret 2013
Lokakarya Finalisasi Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Depok Tahun 2012 yang dilaksanakan di Wisma Hijau, secara resmi dibuka oleh Wakil Walikota Depok H M Idris
Abdul Shomad, Kamis (7/4). LKPJ sebagai implementasi dari amanat Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun
2004, merupakan bentuk implementasi
hubungan check and balances antara Kepala Daerah dan DPRD dalam rangka
mewujudkan kepemerintahan yang baik (good
governance), yang menuntut adanya pola pertanggungjawaban yang jelas dalam
implementasi kebijakan publik.
Kegiatan yang
dimotori oleh Bappeda Kota Depok ini, dihadiri oleh Kasubdit EKPD Bappenas, para Asisten Setda
Kota Depok, Kepala OPD dan Camat se-Kota Depok. Kepala Bappeda
Kota Depok Bapak Munir memaparkan, LKPJ ini sesuai dengan
amanat pasal 2 juncto pasal 15 ayat (1) PP Nomor 3 Tahun 2007. “Dengan adanya finalisasi ini, semoga bisa memenuhi
seluruh harapan masyarakat Depok, sehingga LKPJ nantinya dapat menjadi dasar
perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang” ujar Munir.
Wakil Walikota menjelaskan bahwa
LKPJ sekurang-kurangnya meliputi; Arah
kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan
keuangan daerah, penyelenggaraan
urusan (meliputi urusan wajib dan urusan
pilihan), penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. “Berdasarkan peraturan,
penyampaian LKPJ paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, yaitu bulan Maret.
Untuk itu, Kepala OPD se-Kota Depok harus turut berpartisipasi aktif dalam
finalisasi LKPJ tahun 2012, sehingga dapat menyampaikan laporan tersebut kepada
DPRD Kota Depok tepat pada waktunya” himbau
Wakil Walikota.
Tak lupa, Wakil Walikota haturkan terima
kasih kepada OPD leading sektor dan OPD pendukung pencapaian target tersebut,
seperti Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM), opini BPK, penegakan perda, waktu tanggap daerah
layanan (Damkar), jumlah koperasi aktif, kontribusi PDRB pertanian, kontribusi PDRB
pariwisata, PAD, pendapatan di luar PAD, titik macet yang ditangani, lokasi
banjir yang ditangani, rumah tangga pengguna air bersih, penambahan lokasi Ruang
Terbuka Hijau (RTH), jumlah lapangan olahraga yang direhab/dibangun, jumlah rw
layak anak, angka kematian ibu, angka kematian bayi, prevalensi gizi buruk,
penanganan PMKS.
“Selain keberhasilan, masih
terdapat juga beberapa target kinerja daerah yang belum mencapai target seperti: kepemilikan e-ktp baru mencapai 89,53(%),
tingkat pengangguran terbuka 10,6 %, cakupan layanan persampahan 40 %, dan Angka Partisipasi Murni (APM). Untuk mengatasi kekurangan itu, Saya menghimbau kepada OPD terkait
untuk meningkatkan kinerja masing-masing, tidak hanya untuk mengejar target
realisasi, tetapi juga sebagai bentuk konsistensi kita dalam rangka peningkatan
pelayanan kepada masyarakat” tutur Wakil Walikota,
yang juga menghimbau kepada seluruh Kepala OPD untuk mengikuti
finalisasi LKPJ dengan baik agar dapat memberikan rekomendasi yang positif bagi
perbaikan kinerja Pemerintah Kota Depok pada tahun-tahun yang akan datang. (ols)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar