Jelang Munas IKADI 2014, Setiap Daerah Akan Laksanakan Rakorwil

Siaran Pers

Humas Protokol Setda Kota Depok

Sabtu, 24 Agustus 2013

Wakil Walikota Depok H. M Idris Abdul Shomad menghadiri Rakorwil Ikatan Da’i Indonesia (IKADI) PW Kepulauan Riau di Asrama Haji Kota Batam, Sabtu (24/8). Pembukaan Rakorwil yang ditandai dengan pemukulan gendang ini, mengusung tema “Konsolidasi Dakwah Berbasis Rahmatan Lil 'alamin.” Ketua IKADI Kepri Ust. Amiruddin Dahad mengatakan, bahwa SDM yang handal juga harus memiliki rukiyah iman yang kuat. Kita harus adil dan bijaksana, termasuk pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, sehingga bersama-sama dapat menangkap masa depan yang kita banggakan, dengan mengoptimalkan potensi kita. Para da’i harus turut andil dalam membangun bangsa dan negara yang sejahtera, berahlak mulia, dan rahmatan lila’alamin, ujar Ust. Amiruddin.

Wakil Walikota Depok yang juga Sekjen PP IKADI menginformasikan bahwa rakorwil ini dilakukan disetiap daerah di Indonesia, menjelang Musyawarah Nasional (Munas) IKADI seluruh Indonesia yang akan diselenggarakan pada tahun depan. “Ini merupakan daerah ke-5 yang menyelenggarakan rakorwil dari 32 daerah di Indonesia. Rakorwil diselenggarakan untuk menguatkan konsolidasi dari sisi kelembagaan dan sdmnya. Pengurusan IKADI bisa dikembangkan dari kreasi-kreasi daerah namun tidak mengurangi arahan dari pusat. Rakorwil ini juga sebagai bahan laporan pertanggungjawaban kepada Ketua IKADI pada Munas nanti” tutur Wakil Walikota seraya menambahkan, perkembangan dakwah saat ini, secara umum menggembirakan, dilihat dari pemenuhan target-target mensosialisasikan islam sebagai agama rahmatan lil’alamin.

Dakwah yang kita lakukan berbasis masjid dan majelis ta’lim, karena di majelis ta’lim belum ditangani oleh beberapa lembaga dakwah, dan masjid sangat efektif untuk melakukan dakwah. Selain dakwah, IKADI juga harus melakukan kerjasama eksternal dengan ormas dan menjalin kemitraan dengan pemerintah, karena IKADI juga harus berpartisipasi membangun daerahnya. Banyak hal-hal yang bisa kita jadikan landasan mengapa IKADI harus bermitra dengan pemerintah, salah satunya karena dakwah dan pemerintah suatu hal yang tak bisa dipisahkan, sebab agama dan pengusa adalah saudara kembar, karena pengusa/pemerintah tidak boleh lepas dari agama, begitu sebaliknya. Selain itu, tujuan penyelenggaraan pemerintah adalah untuk mensejahterakan masyarakat, tidak hanya dari segi fisik dan materi, tetapi juga non fisik dan moral masyarakatnya, dan IKADI bisa turut andil, papar Idris Abdul Shomad.

“Amanah PP IKADI juga menyebutkan untuk menghidupkan ekonomi berbasis masjid untuk pemberdayaan masyarakat. Seperti yang telah dilakukan di Jogjakarta yang sudah mengembangkan ekonomi di masjid, sehingga bisa mengayomi 4 RW dalam mensejahterakan kaum dhu’afa di daerahnya. Kebijakan dari PP IKADI selanjutnya yang bisa diterapkan di daerah-daerah, adalah pengokohan silaturahim dan bekerjasama dengan tokoh masyarakat.” tutur Sekjen PP IKADI menegaskan penting membangun konsolidasi secara eksternal dan internal, serta harus selektif dalam memilih da’i untuk menyebarkan islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin, karena IKADI sebagai organisasi profesional dakwah.  (olas)