Musyawarah Mengajarkan Kita Kelapangdadaan dan Kedewasaan Demokrasi

Humas Setda Kota Depok

Press Release

Senin, 4 Februari 2013

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Tahun 2013 yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Cimanggis dibuka oleh Wakil Walikota Depok H M Idris Abdul Shomad, Senin (4/2). Musrenbang yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Depok beserta beberapa anggota DPRD Dapil Cimanggis, Kepala Bappeda Kota Depok, Camat Limo beserta seluruh Lurahnya, Ketua FKA LPM, LPM, RT, RW se-Kecamatan Cimanggis, mengusung tema “Musrenbang merupakan Media Dalam Mersepon Berbagai Isu Strategis dan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan”.

Camat Cimanggis Usman Helyana mengatakan ini merupakan kegiatan rutin, yang dimulai dari RT/RW, Kelurahan, Kecamatan hingga Kota. “Hasil musrenbang Kelurahan dibawa ke tingkat Kecamatan untuk dipilah bersama sesuai dengan kebutuhan. Musrenbang ini merupakan forum kegiatan musyawarah dan penajaman dari masing-masing usulan di kelurahan. Terima kasih kepada Pemkot dan DPRD yang telah menaikan Pagu Kelurahan sebesar 1 M dari 300 juta rupiah. Kenaikan ini merupakan sebuah kemajuan yang positif” tutur Usman seraya menambahkan anggaran kegiatan fisik tahun 2013 di Kecamatan Cimanggis sebesar Rp. 35.857.705.098,-.

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Prihandokomenginformasikan bahwa ada 3 pintu untuk salurkan aspirasi, salah satunya adalah Musrenbang ini. Pintu yang lainnya adalah melalui forum OPD dan pokok-pokok pikiran DPRD. “Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan hasil resapan usulan dari masyarakat yang masuk ke DPRD. Untuk itu, diharapkan kepada masyarakat, bila ada usulan yang belum direalisasikan pada Musrenbang, jangan dibuang, tapi diinventarisir dan bisa disampaikan ke DPRD ataupun untuk Musrenbang tahun berikutnya” papar Prihandoko yang meminta masyarakat bersabar dalam pembangunan.

Wakil Walikota mengatakan Forum OPD Kecamatan bertujuan untuk; (1) Menyelaraskan program dan kegiatan OPD Kecamatan dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan. (2) Mempertajam indicator serta target program dan kegiatan OPD kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta mengacu pada target kinerja RPJMD tahun 201. (3) Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif. (4) Menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi OPD Kecamatan.

“Selain menjalankan amanat UU, bermusyawarah juga merupakan amanat hidup, karena kehidupan manusia yang selalu memiliki perbedaan pandangan satu sama lain. Dengan musyawarah, kita belajar kelapangdadaan dalam mensikapi perbedaan pandangan serta belajar untuk meningkatkan kedewasaan demokrasi. Lapang dada adalah ujian hidup yang harus dihadapi” tutur Wakil Walikota menghimbau untuk menambah kekuatan potensi untuk menggalakan APBD, melaui PBB.

Tak lupa, Wakil Walikota menginformasikan bahwa nilai kebersihan dan penghijauan untuk Kota Depok saat ini mencapai 71,36. “Untuk mendapat Adipura diperlukan nilai 73, dan kita sudah mendekati. Namun, bukan hanya sekedar untuk mendapat adipuram tetapi bagaimana kita membelajarkan diri kita untuk perhatian dan peduli  pada lingkungan kita” tutur Wakil Walikota seraya menghimbau untuk selalu menjaga kerukunan hidup dan kerendahan hati. (ols)  

Pelantikan Ketua TP PKK Kecamatan Cipayung dan Kecamatan Cinere Sekaligus Ajang Raker dan Diskusi Interaktif

Press Releas

Humas dan Protokol Setda Kota Depok

Senin, 4 Februari 2013

“Bersamaan dengan acara Pelantikan ini juga dapat digunakan sebagai momentum Raker (Rapat Kerja) PKK”. Saya persilahkan kepada Ibu-Ibu PKK untuk mengungkapkan kendala/hambatan apa saja yang dilalui, silahkan ceritakan pengalaman PKK Kalian dilingkungan masing-masing,!” ucap Walikota.

Diskusi Interaktif antara Para Ketua PKK Kecamatan se-Kota Depok dengan Walikota pun berlangsung hidup dan kian menarik. Dari Diskusi tersebut Walikota memperoleh informasi, tentang berbagai kendala, dan pengalaman yang dialami Ibu-Ibu PKK. Tak ketinggalan untuk mengapresiasi, Walikota memberikan hadiah kepada mereka yang dapat menjawab pertanyaan Beliau tentang berbagai program Pemerintah Kota, Tentang PKK, Perda dan seputar Program Kemasyarakatan dari Pusat.  Diantara pertanyaan-pertanyaan yang terlontar, salah satunya tentang ODNR, ODNC, Perda Larangan Merokok, PHBS, dan Visi Misi PKK, serta Program Pemerintah Kota Depok yang lain.

Senin, (4/2) Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Ketua TP PKK Kecamatan Cinere dan Kecamatan Cipayung dilaksanakan, di aula lantai 1 Balaikota Depok. Berdasarkan SK No. 01/KEP/PKK/Kota Depok/I/2013 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK,:

NY. Lia Cornelia Dewi, Spd  sebagai Ketua TP PKK Kecamatan Cipayung

Ari Yusnita Happy sebagai Ketua  TP PKK Kecamatan Cinere

Pelantikan ini dihadiri oleh Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma`il, Ketua TP PKK Kota Depok Ibu Nur Azizah Tamhid,  Camat, Perwakilan OPD, Ketua TP PKK Kelurahan, TP PKK Kecamatan dan Hadirin lainnya.

Ketua TP PKK Kota Depok Ibu Nur Azizah Tamhid, dalam sambutannya, mengucapkan selamat kepada ketua TP PKK yang baru saja dilantik, dan mengucapkan rasa terimakasihnya kepada Ketua yang lama atas dedikasi dan pengabdiannya selama ini. “Kepada Ketua TP PKK yang baru hendaknya mampu menyampaikan program-program Pemerintah dan menjalankan tugas sesuai amanah. Para Ketua dan  Kader PKK dihimbau untuk mengetahui, memahami dan mengamalkan visi dan misi PKK.  Camat selaku Dewan Penyantun berperan untuk mendukung pelaksanaan program- program PKK. Sebagai lembaga masyarakat Gerakan PKK harus lebih proporsional dan lebih professional, “tuturnya.

Sementara itu Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma`il juga mengucapkan selamat kepada Ketua yang baru saja dilantik dan berterimakasih kepada ketua TP PKK yang lama. “PKK merupakan kegiatan dari, oleh dan untuk masyarakat. Beliau juga berpesan kepada Dewan Penyantun TP PKK, di Kecamatan yang dijabat oleh Camat, hendaknya agar lebih memasyarakatkan gerakan PKK dilingkungan masyarakat, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tujuan PKK demi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, memberikan motivasi dan menggugah masyarakat untuk aktif dalam kegiatan PKK serta membangun citra positif PKK,” pungkasnya.

“Terkait penyelesaian masalah gizi buruk, diketahui berdasarkan data di Kota Depok masih tersisa 52 orang yang menderita gizi buruk. Gizi buruk di Kota Depok harus dituntaskan, hingga tidak ada lagi angka gizi buruk tersisa. Para Camat, dan Ibu PKK juga harus memperhatikan kesehatan ibu Hamil di lingkungannya sehingga tidak ada lagi angka meninggalnya Ibu dan Bayi di Kota Depok, “tutur Beliau.

“Mari bersama-sama Kita mengajak mayarakat untuk mengkonsumsi pangan dan buah lokal, demi meningkatkan Kesejahteraan Potensi lokal” ajak Beliau. (wg)

Kepala bagian
Humas dan protokol
Setda Kota Depok
Diah Sadiah, S.Sos.MSi
NIP. 1968 0913 199603 2 005

Aksi Bersih di Setu Rawa Besar Lio

Humas Setda Kota Depok

Press Release

Jum’at, 1 Februari 2013

Wakil Walikota Depok H M Idris Abdul Shomad terjun langsung dalam melaksanakan aksi bersih adipura di Setu Rawa Besar Lio, Jl. Srikaya Depok Jaya. Aksi bersih yang juga dilakukan oleh Dandim 0508 Depok M Zamroni beserta 60 anggotanya ini, dimulai sejak pukul 07.00 wib. Aksi bersih dilakukan untuk menghindari banjir yang diakibatkan karena sampah yang menggenangi Setu.

Tidak sedikit warga yang mengeluh karena sampah menggunung, hal tersebut disebabkan karena masih banyaknya warga yang membuang sampah sembarangan. Selain itu, jika hujan turun, luapan air dari setu mengalir berbalik melalui saluran air pembuangan dari perumahan warga. Hal itu karena kecilnya saluran pembuangan air dari Setu Rawa Besar yang hanya berjumlah satu dan lebar sekitar dua meter. Yang menjadi persoalan, terusan saluran air itu ternyata lebih sempit dan dangkal di daerah Kampung Beji. Sebab banyak warga menguruk bekas rawa itu untuk dibangun rumah. Sehingga saluran air menyempit lebarnya. Rawanya habis diurug dan dibangun rumah sehingga saluran air buangan mampet.

Usai melaksanakan aksi bersih, Wakil Walikota yang ditemui oleh para awak media menjelaskan tentang kesimpulan dari kegiatan ini. “Ada 3 ranah program yang akan dilakukan, pertama adalah program jangka pendek, yaitu koordinasi antara pemerintah Kota Depok dengan Kodim 0508 Depok. Pemerintah ini dibagi menjadi 2, pekan pertama adalah DKP dan BLH, Pekan kedua BMSDA dan BLH, yang akan dibantu oleh Kecamatan. Kita coba dua pekan untuk menyelesaikan tumpukan-tumpukan sampah yang mulai menggunung. BMSDA konsentrasi untuk perairan, dan untuk sampah-sampah yang tergenang diair. Kita coba ini selama dua minggu terlebih dahulu” tutur Wakil Walikota.

Kedua adalah mengirim surat kepada warga yang tinggal disekitar setu (tanah negara), dan atau “orang-orang yang menguasai lahan negara tersebut”, hal itu dilakukan karena adanya permintaan pembongkaran dari warga. Lokasi pembongkaran yang dimaksud oleh warga adalah RW 14. “Kami juga akan melakukan komunikasi serta sosialisai kepada warga tentang penertiban tempat tinggal sehingga tidak rawan konflik dan tidak terjadi kecemburuan, serta meraih kesepakatan bersama” tutur Wakil Walikota seraya menambahkan penertiban juga akan berdampak pada kebersihan.

“Program ketiga adalah program strategis atau jangka panjang yang telah ada di Distarkim dan BMSD, seperti halnya perencanaan rumah susun yang telah ada sejak tahun 1995. Nantinya warga akan direlokasi di pitara dengan lahan gratis” tutur Wakil Walikota kembali menegaskan bahwa usulan pembongkaran berasal dari warga, bukan pemerintah.

Wakil Walikota menghimbau agar masyarakat harus belajar untuk mencintai lingkungannya. “Jangan membuang sampah sembarangan (terutama ke setu), jangan merusak lingkungan, karena lingkungan harus dijaga, diperhatikan, serta dipelihara dan dicintai” himbau Wakil Walikota. (ols)