Musrebang Kota Depok Walikota tambahkan dua isu strategis untuk jadi program prioritas

Siaran Pers

Humas dan Protokol Setda Kota Depok

Rabu, 13 Maret 2013

Musyawarah perencanaan pembangunan Kota Depok tahun 2013 dilaksanakan dalam rangka penyusunan RKPD Kota Depok tahun 2014. Musyawarah tingkat kota ini dilaksanakan di Wisma Kinasih Tapos, dengan dihadiri oleh Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma`il, Ketua DPRD Kota Depok Rintis Yanto, MM, Wakil Ketua DPRD Kota Depok H. Naming Debotin, dan beberapa anggota DPRD Kota Depok, Perwakilan Muspida,  Kepala Bappeda Kota Depok Misbahul Munir, Sekretaris Daerah Kota Depok, Kepala OPD, Camat dan Lurah se- Kota Depok, LPM se-Kota Depok, BKPP Wilayah 1 Bogor Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan hadirin lainnya.

Kepala Bappeda Kota Depok Misbahul Munir mengatakan musrenbang tingkat kota ini dilaksanakan dari tanggal  13- 15 Maret 2013 untuk menyusun RKPD Kota Depok tahun 2014. Rencana kerja tahun 2014 harus selaras dengan RPJMD Kota Depok 2011-2016. Beliau juga menyampaikan tahapan penyusunan RKPD,dari  mulai musrenbang tingkat kelurahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 7-14 Januari, musrenbang tingkat Kecamatan 15- 4 Februari, Forum OPD sampai dengan tanggal 28 Februari 2013, dan pada akhirnya sampai dengan Musrenbang tingkat Kota.

Bappeda juga menambahkan 2 Isu strategis dari 9 Isu Strategis yang tahun lalu dijadikan 9 Program Prioritas Kota. 

Sementara itu Ketua DPRD Depok, Rintis Yanto, MM mengatakan bahwa pada Musrenbang Tingkat Kota ini, DPRD akan menyampaikan pikiran-pikiran pokok DPRD yang diperoleh dan dirangkum dari hasil evaluasi tahun 2012, reses 2012, reses 2013, dan dari hasil komunikasi 2 arah masyarakat dengan seluruh anggota DPRD. Hal tersebut merupakan hak dan kewajiban DPRD sesuai dengan Permendagri No.54 Tahun 2010. Pokok- pokok  pikiran DPRD tersebut diserahkan ke Walikota, kemudian Walikota menyerahkan kepada Bappeda Kota Depok.

Rintis menegaskan 2 hal yang harus dimasukan ke dalam prioritas dan menjadi salah satu pokok pikiran DPRD yaitu masalah Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Perizininan Kepada Masyarakat yang harus di optimalkan menjadi 100%.

BKPP Wilayah 1 Bogor mewakili Provinsi Jawa Barat membacakan sambutan Gubernur Jawa Barat. Musrenbang tingkat kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka memenuhi amanat undang-undang. Musrebang tingkat kota ini merupakan suatu forum pembangunan dan melibatkan pelaku-pelaku pembangunan. Gubernur Jawa Barat berharap semoga melalui forum ini mampu menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan akuntable serta sinergi  dengan program prioritas Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Sementara itu Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma`il mengatakan” kegiatan ini untuk melengkapi langkah-lagkah dalam upaya penyusunan rencana kerja Pemerintah Kota Depok agar menghasilkan anggaran tahun 2014. DPRD juga pada kesempatan ini menyerahkan pokok-pokok pikiran yang dihasilkan dari rangkuman aspirasi masyarakat. Semoga melalui pokok-pokok pikiran tersebut Pemerintah Kota akan semakin meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat

Terkait dengan kondisi Pemerintahan Negara Indonesia yang sebentar lagi akan mengalami masa berakhirnya masa bakti anggota DPR RI dan DPRD di Indonesia serta pemilu legislative yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 nanti. Masa tersebut dapat dikatakan sebagai masa yang berpotensi kepada konflik atau gejolak dimasyarakat. Oleh karena itu masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Depok diharapkan agar bersikap dewasa dan jangan mudah terpancing oleh isu-isu yang menyebabkan kerusuhan atau perpecahan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2013,   “tuturnya.

Sambung Beliau . Bappeda menambahkan 2 isu strategis untuk dimasukan kedalam proiritas yaitu tentang ketahanan pangan dan pendidikan. Walikota sendiri menambahkan 2 isu strategis yaitu berkaitan dengan Penghematan Penggunaan BBM dan Penjagaan serta peningkatan keamanan wilayah terutama jelang PIleg 2014 dan menindaklanjuti Inpres no.2 tahun 2013.

Beliau juga menghimbau dan mengajak semua pihak terutama dinas pendidikan Kota Depok agar terus berupaya menghilangkan angka anak putus sekolah usia 7-17  tahun di Kota Depok. Kota Depok harus berfikir keras bagaimana menyediakan bangku kosong untuk tingkat smp dan sma, karena permintaan dan kebutuhan masyarakat yang tinggi, tetapi dalam kenyataannya Pemerintah Kota dan Ketersediaan Sekolah SMP dan SMA Negeri di Kota Depok masih sangat kurang. Oleh karena itu dinas pendidikan Kota Depok harus melakukan pembinaan  dan pendidikan kepada SMP dan SMA swasta agar mereka terus meningkatkan kualitas dan jumlah tempat untuk siswa di sekolahnya, demi memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Depok.  Beliau juga akan mengalokasikan jumlah Pegawai Negeri Sipil di OPD untuk ditempatkan di kelurahan se-Kota Depok untuk memenuhi tenaga pelayanan masyarakat yang selama ini masih sangat kurang SDM nya, sehingga tidak ada lagi tenaga sukwan yang beroprasi. Diakhir sambutan Walikota kembali mengajak masyarakat agar meminimalisasi angka bayi meninggal dan mengajak seluruh pihak untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan serta berinisiatif melakukan aksi yang bertujuan menciptakan kebersihan dan keindahan lingkungan demi tercapainya Depok bersih dan Hijau dalam rangka meraih Adipura, “tutupnya.   (Endang)

Kepala bagian
Humas dan protokol
Setda Kota Depok
Diah Sadiah, S.Sos.MSi
NIP. 1968 0913 199603 2 005

Setiap Ormas Harus Netral

Humas Protokol Setda Kota Depok

Press Release

Kamis, 14 Maret 2013

Bertempat diruang kerjanya, Wakil Walikota Depok H M Idris Abdul Shomad menerima Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Indonesia (DPC Perti) Ncik Jamalus Jamil, Kamis (14/3). Hadir mendampingi, Asisten Ekbangsos Kota Depok, Kebag Sosial Setda Kota Depok, dan Kepala Kantor Kesbangpol Kota Depok. Ncik Jamalus yang datang bersama tiga orang rekannya, yang juga pengurus DPC Perti bermaksud untuk meminta arahan Wakil Walikota terkait program-program yang akan disusun dalam Musyawarah Cabang (Muscab) yang akan dilaksanakan pada 23 Maret 2013 mendatang.

Pada kesempatan itu, Ncik sempat menceritakan tentang sejarah berdirinya perti di Kota Depok, yaitu tahun 1999. Perti pertama kali dibentuk pada tanggal 5 Mei 1928 di Bukit Tinggi. “Kedatangan kami kesini adalah untuk meminta masukan dari Pemerintah Kota Depok agar nantinya program kegiatan kami bisa bersinergi dengan pemerintah. Kami memiliki 3 tujuan, atau biasa disebut dengan Tribakti, yang juga merupakan dasar dari program-program yang kami buat. Tribakti tersebut adalah pendidikan, dak’wah, dan amal sosial” ujar Ncik Jamalus yang juga mengundang kehadiran Pemerintah pada saat Muscab nanti di MUI Kota Depok.

Wakil Ketua DPC Perti yang juga Ketua Panitia Muscab, Urip Santoso, bercita-cita untuk menjadikan Perti sebagai wadah untuk menjadikan umat/warga sebagai pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. “Kami ingin Perti merealisasikan Tribakti, terutama dalam hal dak’wah. Perti merupakan salah satu ormas yang diharapkan bisa menjadi perekat bagi umat, terutama umat islam. Perti juga diharapkan dapat berperan serta dalam meningkatkan persoalan keimanan dan ketakwaan bagi warga Depok. Untuk itu, kami minta dukungan dan arahan agar program yang kami usung nanti sejalan dengan pemerintah” ujar Urip. Senada dengan Urip, Sekretaris DPC Perti Taufik Marsi menambahkan, bahwa Perti akan mencari gagasan program kegiatan yang berguna bagi masyarakat serta mengajak langsung masyarakat dalam kegiatan, seperti pelatihan memandikan mayat. Hal tersebut terlihat sepele, tapi sangat bermanfaat.

Wakil Walikota Depok membenarkan kata Taufik, masyarakat memang harus dilbatkan secara langsung sehingga mereka merasakan keberadaan kita.”Buatlah kegiatan yang sederhana dan nyata dengan mengembangkan tridarma. Jangan membuat kegiatan yang sulit dan hanya sebatas ceremonial, agar menjadi efektif, efisien, dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat” tutur Wakil Walikota yang menjelaskan 4 program andalan Kota Depok yang nantinya bisa disinergikan dengan tribakti Perti.

“Untuk kegiatan sosial, Perti juga bisa membuat sebuah program pemberdayaan ekonomi dengan melibatkan CSR, seperti yang telah ada di Kota Depok” saran Wakil Walikota yang juga menghimbau untuk mengkokohkan fungsi ormas, baik secara internal maupun eksternal. Internal adalah entitas kelembagaan, sangat perlu diperkuat, jangan sampai organisasi diluar aktif dan bagus, tetapi didalam rapuh, untuk itu perkuat kordinasi baik didalam maupun diluar organisasi.

Terkait dengan penyelenggaraan Muscab nanti, yang juga akan dilaksanakan pemilihan ketua DPC Perti yang baru, Wakil Walikota menyarankan untuk mengatur mekanisme dan tat tertib pemilihan kepemimpinan, buat visi miasi untuk 5 tahun kedepan sehingga dapat menetapkan kriteria pemimpin. Diakhir audiensi, Wakil Walikota berpesan bahwa sebuah ormas jangan berpolitik dan mendukung sebuah parpol, ormas adalah sebuah lembaga yang harus netral. (ols)

Jawaban Walikota Atas Pandangan Fraksi-Fraksi Atas 7 Raperda Kota Depok

Humas Protokol Setda Kota Depok

Press Release

Senin, 11 Maret 3013

Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Depok Terhadap 7 Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Dan Jawaban Walikota Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dprd Kota Depok digelar diruang sidang DPRD Kota Depok, Senin (11/3). Sidang yang dipimpin langusng oleh Ketua DPRD Kota Depok H Rintis Yanto, dihadiri oleh Wakil Walikota Depok, Wakil Ketua dan 31 Anggota DPRD Kota Depok, Muspida Kota Depok, Sekretaris Daerah Kota Depok beserta para Kepala OPD Kota Depok.

Fraksi pertama yang mengutarakan pandangannya adalah dari Demokrat, dilanjutkan dengan PKS, Golkar, PAN, PDIP, dan diakhiri oleh Gerindra Bangsa. Seluruh fraksi umumnya menyetujui raperda tersebut, namun harus disempurnakan demi penataan masyrakat dan pembangunan di Kota Depok, dan semoga nantinya Perda tersebut nantinya dapat ditegakkan demi masyarakat di Depok.

Awali sambutan, Walikota Depok H Nur Mahmudi Isma’il haturkan terima kasih atas suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 di Kota Depok, yang dapat berjalan aman, lancar dan kondusif. Terkait dengan peringatan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1935 (Selasa, 12 Maret 2013), diharapkan, seluruh warga Kota Depok dapat menghormati pelaksanaan hari raya tersebut, demi terciptanya kerukunan antar umat beragama di Kota Depok.  

 

Menaggapi pandangan umum yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Kota Depok, kami ucapkan terima kasih dan atas masukan serta saran-saran yang disampaikan akan kami teruskan kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk dapat dipelajari sebagai bahan penyempurnaan   Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. “Kami pun berharap seluruh rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas nantinya mudah dalam implementasinya dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Untuk itu, masukan dan pembahasan dengan para stakeholders terkait harus benar-benar dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi siapapun yang terkait” tutur Walikota seraya menambahkan, semoga ketujuh Rancangan Peraturan Daerah tersebut, dapat segera dibahas antara Pemerintah Kota Depok dengan DPRD melalui Pansus  yang dibentuk DPRD, sehingga Peraturan Daerah yang dibutuhkan sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat segera disahkan. (ols)