Workshop TKPK Kota Depok Untuk Susun Program Penanggulangan Kemiskinan Yang Efektif

Humas Protokol Setda Kota Depok

Press Release

Senin, 12 November 2012

Workshop Kelembagaan TKPKD Kota Depok yang diselenggarakan di Aula Bappeda Lt 3, secara resmi dibuka oleh Wakil Walikota Depok H M Idris Abdul Shomad dengan mengucap basmallah, Senin (12/11). Workshop yang mengusung tema “Peranan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Dalam Pengelolaan Dana CSR dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Terpadu (PAKET)”, menghadirkan dua narasumber, yaitu Kepala Sub Direktorat Analisa Kebijakan Pengurangan Kemiskinan, Kementerian PPN/BAPPENAS Agus Manshur, SE, MA yang akan membahas tentang urgensi penguatan kelembagaan dan perluasan kemitraan untuk peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan di daerah. Kebijakan dan pendekatan PNPMM perkotaan menuju masyarakat mandiri akan dibahas oleh Arief Rahardi dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU.

Sekretaris Bappeda Kota Depok Budi Chaerudin menginformasikan program penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi sosial mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. TKPKD telah dibentuk melalui surat keputusan Walikota Depok No. 821.29/267/Kpts/Bappeda/Huk/2011 dan diketuai oleh Wakil Walikota Depok. Tim koordinasi memiliki tugas melakukan koordinasi program penanggulangan kemiskinan di Kota Depok dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Depok.

Ketua TKPK Kota Depok mengatakan tugas dan fungsi TKPK adalah tugas yang mulia dan strategis karena menyangkut nyawa manusia dan martabat kehidupan, serta mewujudkan kesejahteraan yang didambakan oleh setiap manusia. “OPD terkait harus memberikan perhatian khusus tentang program-programnya dan harus disinergikan dengan OPD lain sehingga angka kemiskinan di Kota Depok bisa berkurang” himbau Wakil Walikota sekaligus menginformasikan, anggaran yang disiapkan untuk program penanggulan kemiskinan sebesar 12,01 %  dari APBD. Persentase tingkat kemiskinan di Kota Depok saat ini adalah 2,66 %, dengan 3 katagori, yaitu paling miskin, miskin, dan rentan miskin.

“Penyebab kemiskinan antara lain; 20-30% pengangguran ( 50% hanya lulusan SD, 30% tidak sekolah, 16% lulusan SMP, dan 4% lulusan SMA), serta terbatasnya keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki. Kunci percepatan penanggulangan kemiskinan adalah tekad dan dan keefektifan dari program-program  yang akan dijalankan” tutur Wakil Walikota menghimbau TKPK Kota Depok untuk menyusun rincian program-program yang akan digulirkan pada tahun 2013 serta melakukan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan sehingga terjadi perbaikan kearah yang lebih baik. (ols)