Depok Raih Penghargaan Kota Layak Anak

Siaran Pers

Humas Protokol Setda Kota Depok

Selasa, 23 Juli 2013

Bertempat di Auditorium KH. M. Rasjidi, Gd. Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma’il menerima Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2013, Selasa (23/7) pagi. Penghargaan yang diberikan langsung oleh Menteri Pemberdaaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, juga bertepatan dengan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2013. Ketua Panitia, drg. Ida menginformasikan bahwa penghargaan ini diberikan kepada kabupaten/ kota yang telah berupaya dalam memunuhi hak dan perlindungan anak, melalui pengembangan KLA. Penghargaan ini juga diberikan kepada kabupaten/ kota yang memiliki komitmen untuk mewujudkan KLA. Penghargaan terbagi dalam 5 kategori, yaitu KLA, Utama, Nindya, Madya, dan Pratama. Untuk tahun ini, ada 55 kabupaten/ kota se-Indonesia yang mendapatkan penghargaan, dengan rincian; 37 kategori Pratama, 14 kategori Madya, dan 4 kategori Nindya. Dan Kota Depok merupakan salah satu kabupaten/kota yang meraih penghargaan KLA dengan kategori Pratama.

Penghargaan tersebut bisa diraih karena Pemkot Depok sungguh-sungguh dan memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan KLA, yang juga menjadi bagian dari salah satu dari 4 program unggulan, yaitu Depok Kota Layak Anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengatakan bahwa penghargaan ini diberikan sebagai bentuk terima kasih kepada kabupaten/ kota atas kepedulian dan kinerjanya yang telah memenuhi hak anak, yang juga merupakan amanah konstitusi dan undang-undang. Penghargaan ini juga sebagai bentuk apresiasi dari kami atas dedikasi kepada bupati/ walikota atas usaha untuk mewujudkan KLA. Saat ini, sudah ada 104 kabupaten/ kota yang berkomitmen untuk menjadikan wilayahnya sebagai KLA, dan 46 diantaranya dilakukan secara mandiri (inisiatif dari wilayah setepat). Untuk Tahun ini, memang belum ada kab/kota yang meraih penghargaan Utama dan KLA. Itu wajar terjadi karena tidak mudah untuk meraihnya. Karena harus bisa merubah pola pikir dan paradigma masyarakat setempat, seluruh warga kab/ kota harus memiliki komitmen yang kuat, juga harus berkordinasi dan berinteraksi dengan program-program KLA, serta harus bekerjasama dengan seluruh eksekutif, legislatif, dunia usaha, dan masyarakat, termasuk keluarga dan anak-anak.

“Selamat kepada kab/kota yang meraih penghargaan, semoga dengan penghargaan ini, bisa lebih memperhatikan lagi tumbuh kembang anak” tutur Linda Gumelar yang juga mengatakan, penting bagi anak untuk memiliki akte kelahiran. Pemberian akte kelahiran secara gratis merupakan salah satu indikator pengembangan KLA, karena akte adalah identitas bagi anak, ujar Linda yang juga menghimbau untuk mencegah menikah di usia anak-anak, demi terciptanya SDM yang berkualitas dan kompeten.  

Walikota Depok merasa bersyukur karena Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menilai, bahwa Depok dengan kebijakannya, dengan komitmen program dan kegiatannya yang telah melibatkan berbagai pihak. Pemerintah, dunia usaha, warga, dan semua stakeholder sadar dan turut berpartisipasi untuk merealisasikan program dan kegiatan KLA, sehingga saat ini mendapat penghargaan. “Saat ini, dilevel RW, telah terbentuk 28 RW Layak Anak. Perusahaan-perusahaan, seperti properti juga menyediakan area bermain anak, taman bacaan, dan sebagainya. Untuk pelayanan identitas, kami juga telah lama memberikan pelayanan gratis akte kelahiran, ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk melindungi hak identitas anak” tutur Pemimpin Kota Belimbing seraya menambahkan, Pemkot Depok juga melindungi masalah anak secara hukum. Seperti halnya, bila ada anak menjadi korban seksual, akan diberikan perlindungan sehingga anak tersebut tetap mau bersekolah. Begitu juga bila ada anak yang terkena kasus pidana, akan dilakukan advokasi dan pembinaan sehingga hukuman yang diberikan tidak berlebihan.

‘Kami sepenuhnya berkontribusi, berniat, dan bertekad untuk mensukseskan penanganan orang miskin dan orang terlantar di Kota Depok, sehingga mereka akan tetap mendapat pendidikan, seperti pendidikan yang berlokasi diterminal. Pendidikan diterminal akan terus dalam pembinaan dan pengawasan Pemkot Depok. Tidak ada penggusuran, yang ada disempurnakan, dikembangkan, secara komprehensif dan diterapkan system kurikulum terbaru (2013) yang berbasis keterampilan, sehingga anak-anak bisa tetap tumbuh dan berkembang serta memiliki kemandirian” tutur Pemimpin Kota Depok. (olas)