Siaran Pers
Humas Protokol Setda Kota Depok
Senin, 24 Juni 2013
Terkait dengan kenaikan harga BBM yang diumumkan
pada beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota Depok bersama dengan Organda, Dishub dan
Kepolisian Kota Depok menggelar rapat untuk menentukan kenaikan tarif angkot di
Kota Depok (hasil rapat tersebut akan ditaungkan dalam Perwa/Peraturan Walikota). Hal tersebut dilakukan karena
kenaikan harga BBM pasti diikuti dengan kenaikan tarif angkot. Tak hanya tarif
angkot, kenaikan BBM juga akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok.
Hari ini, Walikota Depok H Nur Mahmudi Isma’il sengaja menggunakan angkot dan
ojek dari rumahnya menuju Balaikota, dengan tujuan melihat perubahan tarif
pasca kenaikan BBM.
Dalam
pantauannya, Walikota menemukan telah ada angkot yang menaikan tarif hingga
60%, padahal Perwa tentang kenaikan tarif angkot belum ada, karena rapatnya
masih berlangsung hari ini. Angkot yang telah menaikan tarifnya adalah angkot 06 jurusan Simpangan–Depok, yang semula Rp 2.500
menjadi Rp 4.000. “Kenaikan tarif angkot tersebut telah melebihi kenaikan
kenaikan BBM, yaitu premium sebesar 44% dan solar sebesar 22%. Kami
mengusahakan dan memperjuangkan untuk kenaikan tarif angkot di Kota Depok sebesar
30%, karena dari pihak Organda meminta kenaikan sebesar 35%. Kami berharap,
pihak Organda tidak mengambil kesempatan dengan situasi ini dan menyetujui
usulan kami. Semoga rapat ini berakhir dengan kenaikan tarif sebesar 30%,
karena itu juga sudah cukup tinggi menurut kami. Semoga tarif kenaikan angkot nanti
tidak merugikan pihak Organda dan masyarakat” harap Walikota.
Terkait dengan kenaikan harga BBM, Pemerintah Kota
Depok juga mendesak Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM agar mempercepat
Program Konversi BBM menjadi BBG, dengan asumsi harga BBG lebih murah 30-40%
serta lebih ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi. Walikota juga
meminta warga untuk meningkatkan dan menumbuhkan gaya hidup hemat untuk seluruh
kebutuhan, baik kebutuhan pokok, sekunder, maupun tersier. “Belajar hemat,
hemat itu bukan berarti pelit. Kita juga harus belajar dan meningkatkan pola
hidup hemat dalam seluruh pembelanjaan kehidupan, dan utamakan belanja
produk-produk Indonesia” tutur Walikota diruang kerjanya, Senin (24/6) siang.
Pemimpin Kota Belimbing juga meminta warga untuk mengambil kesempatan dalam
keadaan seperti ini, dengan meningkatkan kreativitas dan produktivatas dalam menciptakan
sebuah produk, minimal untuk bangsa sendiri. Warga harus bekerja keras,
berkreasi, dan inovatif dalam menciptakan produk-produk kebutuhan, pinta
Walikota.
Orang nomer satu di Kota Depok juga mendesak
Pemerintah Pusat untuk lebih serius memperbesar usaha konversi BBm menjadi BBG
secara masif, baik untuk angkotan umum, kendaraan pemerintah, dan kenderaan
pribadi. “Ikuti negara-negara lain yang telah melaksanakan konversi BBM ke BBG-V
atau Bahan Bakar Gas Vehicle, seperti Iran, Pakistan, Irak, dan
Cina” tutupnya. Pemerintah Kota Depok juga siap untuk membantu
penyediaan alat konversi BBG, jika Pemerintah Pusat kekurangan alat konversi
untuk angkutan umum. Terkait dengan konversi BBM dan BBG, Walikota Depok
mengatakan ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan, yaitu mengaktifkan
atau mengoperasikan SPBG yang ada di Jalan Margonda dan lakukan penambahan SPBG
di Kota Depok. Penambahan lokasi SPBG bisa dilakukan di 3 lokasi, yaitu di
Beji, Cinere, dan Jalan Raya Bogor.
Senada, Wakil Walikota Depok H M Idris Abdul Shomad
juga meminta masyarakat untuk hemat. “Dengan kenaikan harga BBM yang
mengakibatkan kenaikan bahan-bahan sembako dan kenaikan tarif transportasi
serta barang-barang lain, saya berharap kepada seluruh aparatur dan warga Depok
untuk hidup hemat, tidak boros , dan tidak mubazir. Kita harus hidup sederhana
dan tinggalkan pola hidup hedonisme” tutur Wakil Walikota usai membuka
Sarasahen Dakwah di MUI Kota Depok. (olas)
Kepala Bagian Humas & Protokol
Setda Kota Depok
Diah Sadiah S.Sos, M.Si
Tidak ada komentar:
Posting Komentar