Wakil Walikota Sampaikan 6 Raperda Dalam Paripurna Masa Sidang 1 Tahun Sidang 2014

Siaran Pers

Humas dan Protokol Setda Kota Depok

Senin, 10 Maret 2014

Rapat Paripurna Masa Sidang 1 Tahun Sidang 2014 dengan agenda Penyampaian 6 (enam)  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Depok, digelar di ruang sidang DPRD Kota Depok, Senin (10/3) pagi. Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Depok H. Rintis Yanto, dihadiri oleh Wakil Ketua dan 32 anggota DPRD Kota Depok, Sekretaris Daerah beserta para Kepala OPD dan Camat Kota Depok, dan Instansi Vertikal di Kota Depok.

Wakil Walikota Depok H. M Idris Abdul Shomad menyampaikan 6 Raperda yang diajukan, yaitu:

1.         Raperda tentang  pengelolaan sampah

Dasar disampaikannya Raperda ini adalah Pasal 28H Ayat (1 yang menyatakan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Tujuan pengelolaan sampah adalah mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat disemua kawasan, meningkatkan kualitas lingkungan, dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

2.         Raperda tentang  perubahan atas perda nomor 11 tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah; 

Pemikiran dasar disampaikannya raperda ini adalah Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan  standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Permendagri 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan permendagri nomor  64  tahun  2013  tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah menyatakan peraturan kepala daerah yang mengatur kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan peraturan kepala daerah yang mengatur sistem akutansi pemerinta daerah  ditetapkan paling lambat tanggal 31 mei 2014.

3.          Raperda tentang  kawasan tanpa rokok

Berdasarkan ketentuan UU nomor 36 tahun 2009 dan peraturan pemerintah nomor 19 tahun

2003, menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok

diwilayahnya. Pengaturan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk :

a.       menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;

b.      melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;

c.       melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;

d.      meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan

e.      melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

4.         Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah kota depok nomor 13 tahun 2011 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kota depok tahun 2011-2016.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008. Selanjutnya Pasal 155, 158 ,270 dan 271 Permendagri 54 tahun 2010 menyebutkan bahwa kabupaten/kota wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, khususnya kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

5.         Raperda tentang  pencabutan peraturan kota depok nomor 08 tahun 2012
tentang retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan
akta catatan sipil

6.         Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kota depok nomor 05 tahun 2007 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan

Penyampaian raperda tentang perubahan kedua atas perda nomor 05 tahun 2007 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, dan raperda pencabutan terhadap perda nomor 08 tahun 2012 tentang  retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, dikarenakan telah terbitnya undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan antara lain mengatur :

a.    pasal 79a menyatakan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

b. pasal 87a menyatakan bahwa pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

c.    pasal 95b yang menyatakan bahwa setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, upt instansi pelaksana dan instansi pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79a dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian, pelayanan dimaksud tidak lagi dipungut biaya (retribusi).

Diakhir paripurna, Ketua DPRD menginformasikan bahwa telah dibentuk 2 Pansus untuk membahas ke-6 Raperda yang telah diajukan. Masing-masing Pansus akan membahas 3 Raperda. (olas)