Siaran Pers
Humas Protokol Setda Kota Depok
Selasa, 29 Oktober 2013
Jakarta
- Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma'il hadir dalam Forum Komunikasi Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan (FK-TLHP) di Auditorium Kantor Pusat BPK, Selasa
(29/10) pagi. Tak hanya Pemimpin Kota Belimbing saja, Sekretaris Daerah dan
Kepala DPPKA Kota Depok juga hadir dalam Forum yang mengusung tema
"Mewujudkan Akuntabilitas, Meningkatkan Kinerja, Menuju Pemerintahan yang
Bersih, Berwibawa, dan Berdaya Saing".
Forum yang membahas tentang upaya peningkatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK ini, menghadirkan narasumber dari KPK, Kejaksaan RI, BPKP, dan Kepolisian RI. Tak hanya rekomendasi, arah kebijakan pemeriksaan BPK Tahun 2013-2014 juga dibahas dalam forum yang diikuti oleh Kemenag, Kemendagri, BNPP, dan para Kepala Daerah, Sekda, DPPKA, Inspektorat Daerah di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Forum yang membahas tentang upaya peningkatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK ini, menghadirkan narasumber dari KPK, Kejaksaan RI, BPKP, dan Kepolisian RI. Tak hanya rekomendasi, arah kebijakan pemeriksaan BPK Tahun 2013-2014 juga dibahas dalam forum yang diikuti oleh Kemenag, Kemendagri, BNPP, dan para Kepala Daerah, Sekda, DPPKA, Inspektorat Daerah di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Auditor
Utama BPK RI, Khairu Krisna Reza, menuturkan, forum ini diadakan karena adanya
kekhawatiran peningkatan penyelewengan keuangan negara menjelang Pemilu 2014.
"Kecenderungan penyimpangan keuangan negara ini seperti adanya peningkatan intensitas belanja bantuan, sosial, hibah, dan bantuan langsung," jelas Reza,
Walikota Depok mengatakan, forum ini merupakan sarana pencerahan kepada semua pihak, baik Aparat penegak hukum, aparat pengawas internal pemeriksa, maupun KPK sendiri. "Ajang ini juga merupakan forum silaturahmi, serta sosialisasi tentang arah kebijakan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dalam forum ini, kita diajak bersama-sama untuk mendapatkan pencerahan dan peringatan untuk menghadapi tahun 2014, yang merupakan tahun politik sehingga potensial dengan penyalahgunaan anggaran. Untuk itu, forum ini diadakan sebagai warning kepada para pejabat yang sanga potensial terhadap penyalahgunaan anggaran" papar Walikota seraya mengajak untuk penuh hati-hati dan melakukan perbaikan-perbaikan kearah yang lebih baik.
"Kecenderungan penyimpangan keuangan negara ini seperti adanya peningkatan intensitas belanja bantuan, sosial, hibah, dan bantuan langsung," jelas Reza,
Walikota Depok mengatakan, forum ini merupakan sarana pencerahan kepada semua pihak, baik Aparat penegak hukum, aparat pengawas internal pemeriksa, maupun KPK sendiri. "Ajang ini juga merupakan forum silaturahmi, serta sosialisasi tentang arah kebijakan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dalam forum ini, kita diajak bersama-sama untuk mendapatkan pencerahan dan peringatan untuk menghadapi tahun 2014, yang merupakan tahun politik sehingga potensial dengan penyalahgunaan anggaran. Untuk itu, forum ini diadakan sebagai warning kepada para pejabat yang sanga potensial terhadap penyalahgunaan anggaran" papar Walikota seraya mengajak untuk penuh hati-hati dan melakukan perbaikan-perbaikan kearah yang lebih baik.
Dalam
forum tersebut, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja sempat membahas untuk
membangun zona integritas sebagai upaya pencegahan tindak korupsi. Pemerintah
Kota Depok pun siap untuk mendukung terbentuknya zona tersebut. "Kamis
sudah melakukan upaya kerjasama dengan KPK melalui pengendalian gratidikasi.
kami juga siap untuk bekerjasama lagi untuk melakukan berbagai aksi-aksi
pencegahan korupsi. Kami mendukung penuh dan akan mengikuti semua prosedur dari
KPK, dan kami juga telah melakukan proses penerimaan CPNS dengan menggunakan system
CAT sehingga transparan dan tidak ada titip-titipan. Hal tersebut merupakan
langkah awal Pemkot Depok untuk sukseskan reformasi birokrasi " tegas
Pemimpin Depok. (olas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar