Musrebang Kota Depok Walikota tambahkan dua isu strategis untuk jadi program prioritas

Siaran Pers

Humas dan Protokol Setda Kota Depok

Rabu, 13 Maret 2013

Musyawarah perencanaan pembangunan Kota Depok tahun 2013 dilaksanakan dalam rangka penyusunan RKPD Kota Depok tahun 2014. Musyawarah tingkat kota ini dilaksanakan di Wisma Kinasih Tapos, dengan dihadiri oleh Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma`il, Ketua DPRD Kota Depok Rintis Yanto, MM, Wakil Ketua DPRD Kota Depok H. Naming Debotin, dan beberapa anggota DPRD Kota Depok, Perwakilan Muspida,  Kepala Bappeda Kota Depok Misbahul Munir, Sekretaris Daerah Kota Depok, Kepala OPD, Camat dan Lurah se- Kota Depok, LPM se-Kota Depok, BKPP Wilayah 1 Bogor Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan hadirin lainnya.

Kepala Bappeda Kota Depok Misbahul Munir mengatakan musrenbang tingkat kota ini dilaksanakan dari tanggal  13- 15 Maret 2013 untuk menyusun RKPD Kota Depok tahun 2014. Rencana kerja tahun 2014 harus selaras dengan RPJMD Kota Depok 2011-2016. Beliau juga menyampaikan tahapan penyusunan RKPD,dari  mulai musrenbang tingkat kelurahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 7-14 Januari, musrenbang tingkat Kecamatan 15- 4 Februari, Forum OPD sampai dengan tanggal 28 Februari 2013, dan pada akhirnya sampai dengan Musrenbang tingkat Kota.

Bappeda juga menambahkan 2 Isu strategis dari 9 Isu Strategis yang tahun lalu dijadikan 9 Program Prioritas Kota. 

Sementara itu Ketua DPRD Depok, Rintis Yanto, MM mengatakan bahwa pada Musrenbang Tingkat Kota ini, DPRD akan menyampaikan pikiran-pikiran pokok DPRD yang diperoleh dan dirangkum dari hasil evaluasi tahun 2012, reses 2012, reses 2013, dan dari hasil komunikasi 2 arah masyarakat dengan seluruh anggota DPRD. Hal tersebut merupakan hak dan kewajiban DPRD sesuai dengan Permendagri No.54 Tahun 2010. Pokok- pokok  pikiran DPRD tersebut diserahkan ke Walikota, kemudian Walikota menyerahkan kepada Bappeda Kota Depok.

Rintis menegaskan 2 hal yang harus dimasukan ke dalam prioritas dan menjadi salah satu pokok pikiran DPRD yaitu masalah Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Perizininan Kepada Masyarakat yang harus di optimalkan menjadi 100%.

BKPP Wilayah 1 Bogor mewakili Provinsi Jawa Barat membacakan sambutan Gubernur Jawa Barat. Musrenbang tingkat kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka memenuhi amanat undang-undang. Musrebang tingkat kota ini merupakan suatu forum pembangunan dan melibatkan pelaku-pelaku pembangunan. Gubernur Jawa Barat berharap semoga melalui forum ini mampu menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan akuntable serta sinergi  dengan program prioritas Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Sementara itu Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma`il mengatakan” kegiatan ini untuk melengkapi langkah-lagkah dalam upaya penyusunan rencana kerja Pemerintah Kota Depok agar menghasilkan anggaran tahun 2014. DPRD juga pada kesempatan ini menyerahkan pokok-pokok pikiran yang dihasilkan dari rangkuman aspirasi masyarakat. Semoga melalui pokok-pokok pikiran tersebut Pemerintah Kota akan semakin meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat

Terkait dengan kondisi Pemerintahan Negara Indonesia yang sebentar lagi akan mengalami masa berakhirnya masa bakti anggota DPR RI dan DPRD di Indonesia serta pemilu legislative yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 nanti. Masa tersebut dapat dikatakan sebagai masa yang berpotensi kepada konflik atau gejolak dimasyarakat. Oleh karena itu masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Depok diharapkan agar bersikap dewasa dan jangan mudah terpancing oleh isu-isu yang menyebabkan kerusuhan atau perpecahan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2013,   “tuturnya.

Sambung Beliau . Bappeda menambahkan 2 isu strategis untuk dimasukan kedalam proiritas yaitu tentang ketahanan pangan dan pendidikan. Walikota sendiri menambahkan 2 isu strategis yaitu berkaitan dengan Penghematan Penggunaan BBM dan Penjagaan serta peningkatan keamanan wilayah terutama jelang PIleg 2014 dan menindaklanjuti Inpres no.2 tahun 2013.

Beliau juga menghimbau dan mengajak semua pihak terutama dinas pendidikan Kota Depok agar terus berupaya menghilangkan angka anak putus sekolah usia 7-17  tahun di Kota Depok. Kota Depok harus berfikir keras bagaimana menyediakan bangku kosong untuk tingkat smp dan sma, karena permintaan dan kebutuhan masyarakat yang tinggi, tetapi dalam kenyataannya Pemerintah Kota dan Ketersediaan Sekolah SMP dan SMA Negeri di Kota Depok masih sangat kurang. Oleh karena itu dinas pendidikan Kota Depok harus melakukan pembinaan  dan pendidikan kepada SMP dan SMA swasta agar mereka terus meningkatkan kualitas dan jumlah tempat untuk siswa di sekolahnya, demi memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Depok.  Beliau juga akan mengalokasikan jumlah Pegawai Negeri Sipil di OPD untuk ditempatkan di kelurahan se-Kota Depok untuk memenuhi tenaga pelayanan masyarakat yang selama ini masih sangat kurang SDM nya, sehingga tidak ada lagi tenaga sukwan yang beroprasi. Diakhir sambutan Walikota kembali mengajak masyarakat agar meminimalisasi angka bayi meninggal dan mengajak seluruh pihak untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan serta berinisiatif melakukan aksi yang bertujuan menciptakan kebersihan dan keindahan lingkungan demi tercapainya Depok bersih dan Hijau dalam rangka meraih Adipura, “tutupnya.   (Endang)

Kepala bagian
Humas dan protokol
Setda Kota Depok
Diah Sadiah, S.Sos.MSi
NIP. 1968 0913 199603 2 005