Siaran Pers
Humas Protokol Setda Kota Depok
Selasa, 2 Juli 2013
Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma’il dan Wakil Walikota
Depok H. M Abdul Idris Shomad, menghadiri sidang paripurna tentang Pandangan
Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Apbd Tahun 2012, Selasa
(2/7) siang di gedung DPRD Kota Depok. Sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua
DPRD Kota Depok Drs. Rintisyanto, dihadiri oleh Ketua Pengadilan kota Depok, Kepala
DPM Kota Depok, Muspida dan Instansi Vertikal di Kota Depok, serta 26 anggota
DPRD Kota Depok.
Penyampaian fraksi dimulai dari fraksi
demokrat, dalam pandanganya tentang anggaran demokrat ingin pemerintah kota Depok
lebih mengutamakan tentang anggaran untuk urusan pendidikan, kesehatan,
lingkungan, tempat ibadah, penataan ruang, dan perhubungan. Fraksi selanjutnya adalah
PKS, yang berharap agar pemerintah kota Depok lebih meningkatkan pendataan
untuk KTP dan urusan tenaga kerja.
Pandangan berikutnya oleh fraksi Golkar,
yang menginginkan anggaran lebih disiplin. Selanjutnya, pandangan dari fraksi
PAN, yang mengutarakan bahwa pemerintah kota Depok melakukan anggaran dengan
baik. Fraksi terakhir adalah Gerindra, yang berharap pemerintah mampu
meningkatkan kinerja penyaluran anggaran untuk pembangunan sekolah disetiap
kecamatan.
Menanggapi pandangan dari fraksi-fraksi
tersebut, Walikota haturkan terima kasih dan akan menjadikan pandangan tersebut
sebagai masukan untuk penyempurnaan laporan selanjutnya. “Dari hasil
pemeriksaan BPK, kita mendapat opini WTP. Terima kasih dan apresiasi atas
kinerja yang telah kita lakukan, semoga kita bisa terus mempertahankan dan meningkatkan
prestasi ini” tutur Pemimpin kota Belimbing.
Dalam kesempatan itu, Walikota
menyampaikan sebuah gagasan yang terkait dengaan administrasi penduduk. “Kami
punya pemikiran tambahan tentang upaya-upaya penertiban orang-orang pendatang
yang tidak memiliki identitas formal dengan meningkatkan wajib lapor 1X24 jam”
ungkap Walikota. (H.O.A.C)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar