Audiensi Wakil Walikota Dengan Pertuni Kota Depok

Humas Protokol Setda Kota Depok
Press Release
Kamis, 21 Maret 2013
                                                                                        

Bertempat diruang kerjanya, dilantai 2 Balaikota, Wakil Walikota Depok H M Idris Abdul Shomad menerima kedatangan pengurus Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kota Depok, Kamis (21/3) siang. Kedatangan pengurus Pertuni yang dipimpin oleh Ketua Pertuni Kota Depok, Muhammad Faisal, dihadiri pula oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja & Sosial, Kepala Kantor Kesbang, dan Kepala Bagian Sosial Setda Kota Depok. Awali audiensi, Faisal mengenalkan selurh kawan-kawannya dan menginformasikan bahwa sekretariat Pertuni berlokasi di jalan Blok Rambutan, RT 5 RW 4, No: 60, keluarahan Cipayung, Kecamatan Cipayung. Dalam kesempatan itu, Faisal juga sempat bercerita tentang berbagai kegiatan yang telah dilakukan Pertuni, salah satunya adalah maulid nabi Muhammad SAW, yang juga dihadiri Wakil Walikota. "Pada 24 Mei mendatang, kami menjadi tuan rumah untuk pelatihan dasar kepemimpinan se-Jawa Barat" ujar Faisal.

Kedatangan pengurus Pertuni adalah untuk berdialog langsung dengan Wakil Walikota terkait 3 hal yang menjadi program Pertuni, yaitu, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.Faisal menginformasikan bahwa anggota Pertuni saat ini, ada sekitar 100 orang, dan banyak diantara mereka yang belum memiliki jaminan kesehatan. Terkait masalah kependudukan, Faisal juga menyampaikan bahwa ada diantara mereka yang belum memiliki KTP Depok, padahal telah tinggal cukup lama di Kota Belimbing ini. "Tidak adanya KTP Depok disebabkan karena tidak adanya surat pindah dari daerah asal mereka. Tidak ada surat pindah dikarenakan oleh Kelurahan/Dinas tempat mereka berada dimintai persyaratan yang cukup menyulitkan, seperti SKCK. Mereka merasa kesulitan, karena letak rumah, dan antara kantor yang satu dengan yang lainnya berjauhan. Untuk itu, kami berharap adanya pembuatan KTP keluarga besar Pertuni secara kolektif, agar kami memiliki KTP Depok" harap Faisal.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Walikota menerangkan bahwa, syarat utama pembuatan KTP adalah surat pindah dari domisili asal. "Kami tidak berani mengeluarkan KTP tanpa surat pindah, karena itu adalah syarat dari pusat. Namun, akan kami coba tanyakan dan diskusikan untuk mencari solusi terbaik. Kami juga akan kroscek tentang syarat/ prosedur surat pindah dan pembuatan KTP kolektif kepada Disdukcapil Kota Depok" tutur Wakil Walikota menambahkan, syarat utama mendapatkan jaminan kesehatan adalah memiliki KTP Depok dan memenuhi 9 dari 14 katagori yang berhak memiliki kartu jaminan kesehatan.

Terkait masalah kesejahteraan, Wakil Walikota menghimbau Kadisnakersos Abdul Haris, untuk mengontrol dan menevaluasi perusahaan-perusahaan terhadap penerapan UU No. 4 Th. 1997. Wakil Walikota juga meminta Disnakersos proaktif dalam mencari peluang kerja untuk para penyandang cacat, karena harus ada 1% karyawan cacat dalam setiap perusahaan. Kesejahteraan juga bisa dibangun sendiri dengan keahlian yang dimiliki, seperti menjadi/ membuka usaha pijat.

Untuk masalah pendidikan, saat ini SD dan SMP di Kota Depok sudah gratis. "Lakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kemampuan" himbau Wakil Walikota yang menyerahkan bantuan berupa uang, sebagai stimulan untuk Pertuni. Dalam kesempatan itu, Kadisnakersos juga menginformasikan, bahwa ada program berupa pemberian tongkat dan kursi roda untuk penyandang tuna netra setiap tahunnya. Diakhir audiensi, Kepala Kantor Kesbangpol M Fitriawan memberikan apresiasi kepada Pertuni karena telah disiplin melaporkan keberadaan organisasinya. (ols)